iklan 1
iklan 2
SULSEL – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com– MAKASSAR -Aktivis LSM GMBI Wilter Sulawesi Selatan, Samsunar Alam, SH, menyoroti pembatalan sejumlah paket tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya telah tayang melalui Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Inaproc Kota Makassar.
Menurut Samsunar Alam, sejumlah paket yang dibatalkan tersebut diduga merupakan proyek prioritas yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan.
“Kami mempertanyakan kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Makassar terkait proses pengadaan barang dan jasa. Kami menilai perlu ada penjelasan yang transparan mengenai pembatalan sejumlah paket tender tersebut,” ujar Samsunar kepada wartawan.
Ia menyampaikan bahwa fenomena pembatalan paket tender, menurut pandangan LSM GMBI, bukan kali pertama terjadi. Samsunar menyebut terdapat paket pekerjaan yang telah ditenderkan pada tahun sebelumnya, namun kemudian dibatalkan dan kembali direncanakan untuk proses pengadaan pada tahun berikutnya.
“Anggaran tetap berjalan, tetapi jika proses pengadaan terus mengalami pembatalan, tentu perlu dievaluasi agar tidak berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pemerintah,” katanya.
LSM GMBI sebangai sosial kontrol menilai pembatalan paket tender berpotensi memengaruhi serapan anggaran serta pelaksanaan program sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Beberapa paket yang disebut antara lain pembangunan sarana kesehatan di Puskesmas Sudiang Raya, Puskesmas Kaluku Bodoa, dan Puskesmas Ujung Pandang Baru. Selain itu, terdapat pula pembangunan fasilitas pemerintahan seperti Kantor Kelurahan Kunjung Mae dan Kantor Kelurahan Bontoa Kana.
Samsunar Alam berharap Pemerintah Kota Makassar melalui Unit Layanan Pengadaan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan pembatalan paket-paket tender tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami dari LSM GMBI sebangai sosial kontrol berharap ada keterbukaan informasi sehingga publik mengetahui alasan sebenarnya di balik pembatalan paket-paket tersebut. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tutupnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Pemerintah Kota Makassar terkait alasan pembatalan sejumlah paket tender tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memuat penjelasan atau klarifikasi dari pihak ULP maupun Pemerintah Kota Makassar sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
DPP LIMAS MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BAKTI ADHIAKSA
info iklan - berminat langsung klik
