Dugaan Intimidasi Penambang di Hulawa Disorot, Aktivis Desak Pemerintah dan Aparat Turun Tangan

MINAT PASANG IKLAN DITULISAN INI SEGARA HUBUNGI TEAM MARKETING 🤗🤗🤗

POHUWATO – Dugaan intimidasi terhadap sejumlah masyarakat penambang dan seorang kepala desa di kawasan pertambangan Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, menuai sorotan. Aktivis Pohuwato, Frensi Mahabu, mendesak pemerintah dan aparat terkait segera turun tangan untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum.

Frensi menyebut dugaan tindakan tersebut berkaitan dengan aktivitas pengamanan di kawasan pertambangan yang melibatkan pihak PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS). Dalam keterangannya, ia turut menyoroti pernyataan maupun tindakan yang disebut berkaitan dengan Sukrianto Puluhulawa, yang disebut sebagai Asset Protection Advisor perusahaan, Jumat (07/08/2026).

Menurut Frensi, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berkembang tanpa adanya klarifikasi dari seluruh pihak. Terlebih, dugaan intimidasi disebut menyasar masyarakat penambang dan seorang kepala desa yang berada di kawasan pertambangan.

Ia meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait segera melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar, termasuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan maupun pihak perusahaan.

“Persoalan ini harus dilihat secara objektif. Jika benar terjadi intimidasi terhadap masyarakat maupun kepala desa, tentu tidak boleh dibiarkan. Namun, semua pihak juga harus diberi ruang untuk memberikan klarifikasi agar persoalan ini terang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak,” ujar Frensi.

Frensi menegaskan bahwa aktivitas pengamanan di wilayah pertambangan harus tetap dilakukan dengan menghormati hak masyarakat serta mengedepankan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, ketegasan aparat dibutuhkan untuk mencegah munculnya ketegangan baru di wilayah pertambangan Pohuwato. Penanganan yang transparan dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan.

“Pemerintah dan aparat harus hadir. Jangan sampai masyarakat merasa tertekan atau tidak mendapatkan perlindungan ketika menyampaikan persoalan. Semua harus diproses berdasarkan fakta dan aturan hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini disusun, dugaan intimidasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut, termasuk manajemen PT PETS maupun Sukrianto Puluhulawa.

Deber27