Rakyat Butuh Kesejahteraan, Baru Pikir Tagihan Pajak

MINAT PASANG IKLAN DITULISAN INI SEGARA HUBUNGI TEAM MARKETING 🤗🤗🤗

OPINI – KLTV INDONESIA

Oleh Frans kato

–klivetvindonesia.com– Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus menekan, daya beli masyarakat yang melemah, dan kesempatan usaha yang semakin sempit, satu pertanyaan terus bergema di tengah publik: untuk siapa sebenarnya hasil pembangunan ini?

Bagi masyarakat kecil, persoalan hari ini bukan sekadar membayar pajak. Persoalannya adalah bagaimana mengisi piring makan keluarga, membayar biaya sekolah anak, mempertahankan usaha kecil agar tidak gulung tikar, dan memperoleh modal usaha yang semakin sulit diakses.

Di pasar-pasar tradisional, banyak pedagang mengaku pembeli semakin sepi. Uang berputar semakin lambat. Sebagian bahkan mengaku hanya bisa bertahan dari hari ke hari. Ketika dimintai keterangan, ada pedagang yang menangis karena merasa hanya mendengar janji-janji solusi, sementara kondisi ekonomi yang mereka hadapi belum menunjukkan perubahan yang berarti.

Perbankan semakin selektif menyalurkan kredit. Di sisi lain, sebagian pelaku UMKM menilai biaya pinjaman dari sejumlah lembaga pembiayaan masih terlalu tinggi untuk kondisi usaha yang sedang lesu. Akibatnya, banyak usaha kecil kehilangan tenaga untuk bangkit.

Di lapangan, bahkan muncul cerita sejumlah tukang parkir yang dengan desah-desuhnya mengaku menerima panggilan untuk menjaga lokasi sengketa. Bagi mereka, pilihan itu bukan soal keberpihakan, melainkan persoalan tanggung jawab terhadap keluarga mereka “demi sesuap nasi”. Seorang bapak misalnya, rela mengambil pekerjaan seperti itu juga demi membayar uang kuliah anaknya, terlebih karena dagangan yang ia jalankan sudah semakin kurang laku .

Dalam situasi seperti ini, masyarakat berharap pemerintah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Pertumbuhan ekonomi tidak akan memiliki makna jika rakyat kecil masih kesulitan membeli kebutuhan pokok dan pelaku usaha terus berjuang mempertahankan hidupnya.

Di sisi lain, kewajiban perpajakan terus berjalan. Pajak memang merupakan sumber penting penerimaan negara untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Namun, kepercayaan masyarakat akan sulit tumbuh apabila masih muncul kasus-kasus korupsi yang menggerus anggaran negara. Setiap kasus korupsi yang terungkap menjadi pukulan terhadap kepercayaan publik dan memunculkan pertanyaan apakah uang rakyat telah dikelola secara efektif dan bertanggung jawab.

Karena itu, tuntutan masyarakat tidak hanya soal besarnya penerimaan negara, tetapi juga bagaimana setiap rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan secara transparan. Publik menginginkan anggaran digunakan untuk membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, menstabilkan harga kebutuhan pokok, memperluas akses modal usaha, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

Rakyat tidak anti terhadap pajak. Yang ditolak adalah apabila masyarakat diminta terus berkontribusi sementara manfaat yang dirasakan belum sebanding dengan beban yang dipikul. Pajak akan memperoleh legitimasi yang kuat ketika hasilnya benar-benar kembali kepada rakyat, bukan tercoreng oleh penyalahgunaan anggaran.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya besarnya penerimaan pajak atau megahnya proyek pembangunan. Ukuran yang paling nyata adalah apakah rakyat hidup lebih sejahtera, pedagang kembali tersenyum karena dagangannya laku, UMKM mampu berkembang, dan masyarakat merasakan bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka.

Ketika kesejahteraan menjadi prioritas dan integritas dalam pengelolaan anggaran ditegakkan tanpa kompromi, kepercayaan publik akan tumbuh.

Sebaliknya, apabila rakyat terus dibebani di tengah ekonomi yang sulit sementara praktik korupsi masih menjadi persoalan, kritik dan tuntutan perubahan akan terus menguat sebagai bagian dari suara demokrasi.