Dugaan Skandal Bupati Gowa Memanas, PTKP HMI Makassar Angkat Bicara, Desak Gubernur Sulsel Jangan Tutup Mata!

DEWAN PENGURUS PUSAT LASKAR 99 BAWAKARAENG Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Ibu Aliyah Mustika Ilham Wakil Wali Kota Makassar yang ke-57 Tahun -30 Maret 2026-

SULSEL – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com– Gelombang kritik dan sorotan publik terhadap dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Gowa terus menjadi perhatian serius masyarakat Sulawesi Selatan. Persoalan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar urusan privat yang selesai dalam ruang personal, melainkan telah berkembang menjadi isu moralitas kepemimpinan yang berpotensi mencederai kehormatan institusi pemerintahan serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap wajah birokrasi daerah.

Dalam negara demokrasi yang sehat, jabatan publik bukan sekadar ruang menjalankan kekuasaan administratif, melainkan amanah yang menuntut integritas, etika, dan keteladanan. Kekuasaan yang tidak dibingkai oleh moralitas pada akhirnya hanya akan melahirkan krisis kepercayaan, sementara kepercayaan rakyat adalah fondasi utama berdirinya legitimasi pemerintahan.

Muh Alwi Agus selaku Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Makassar menilai bahwa polemik yang berkembang hari ini tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sikap diam hanya akan melahirkan tafsir liar di tengah masyarakat dan membuka ruang bagi lahirnya persepsi bahwa persoalan etik pejabat publik bukan lagi sesuatu yang dianggap penting dalam tata kelola pemerintahan.

Ia meminta secara tegas kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, untuk tidak menutup mata terhadap situasi yang berkembang di Kabupaten Gowa. Sebagai pemimpin tertinggi di tingkat provinsi, gubernur memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa setiap kepala daerah tetap berjalan dalam koridor etika pemerintahan yang bermartabat.

Menurutnya, kebijaksanaan seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa lama ia mampu diam menghadapi polemik, melainkan dari keberanian mengambil sikap yang adil, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik. Diam dalam kegaduhan sering kali bukan cermin kebijaksanaan, melainkan dapat dimaknai sebagai pembiaran yang melukai rasa keadilan masyarakat.

Lebih jauh, Muh Alwi Agus menegaskan bahwa marwah pemerintahan harus dijaga bukan hanya melalui pencapaian pembangunan fisik, tetapi juga melalui keteladanan moral para pejabatnya. Sebab sejarah telah mengajarkan bahwa banyak institusi runtuh bukan karena lemahnya sistem, melainkan karena lunturnya integritas para pemegang amanah.

Masyarakat hari ini tidak sedang meminta penghakiman tanpa dasar, melainkan menuntut keterbukaan, klarifikasi, dan tanggung jawab moral dari setiap pejabat publik yang namanya terseret dalam polemik. Dalam konteks ini, transparansi adalah bentuk penghormatan kepada rakyat, karena jabatan yang diemban berasal dari mandat publik yang harus dipertanggungjawabkan secara etis maupun administratif.

Apabila isu ini terus dibiarkan tanpa penjelasan yang terang dan langkah evaluasi yang jelas, maka bukan tidak mungkin krisis ini berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi pemerintahan di Sulawesi Selatan. Ketika publik kehilangan keyakinan pada moralitas pemimpinnya, maka sesungguhnya yang terancam bukan sekadar citra individu, tetapi legitimasi kekuasaan itu sendiri.Tegasnya

Meski demikian, seluruh pihak tetap diminta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta tidak terjebak dalam arus opini yang belum terverifikasi secara hukum. Hukum harus tetap menjadi panglima, dan setiap tuduhan wajib dibuktikan melalui mekanisme yang sah. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa tanggung jawab seorang pejabat publik tidak berhenti pada aspek legalitas semata, melainkan juga menyentuh dimensi moralitas yang menjadi fondasi kepercayaan rakyat.

Sebagaimana nilai-nilai perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam yang senantiasa berpijak pada moral keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan, kritik yang disampaikan hari ini adalah bentuk cinta terhadap demokrasi serta ikhtiar menjaga marwah pemerintahan agar tetap berdiri di atas nilai-nilai etika dan tanggung jawab.

Sebab pada akhirnya, jabatan hanyalah titipan waktu, tetapi integritas adalah warisan yang akan dikenang sepanjang zaman.