Pemprov NTT dan Pemkab Matim Diminta Kaji Ulang Soal Amdal

Foto: FL

Klivetvindonesia.com, Manggarai Timur-Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (SP NTT) Jabodetabek mengecam tindakan dari Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) soal Tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah turun ke Lolok, Desa Satar Punda.

Dalam keterangan tertulis yang diterima klivetvindonesia.com pada Senin, 14 September 2020, Kordinator Lapangan SP NTT, Ira Sarimin mengatakan, proses studi AMDAL yang dilakukan oleh Pemprov NTT dan Pemkab Matim tidak transparan.

Bacaan Lainnya

“Pemprov NTT dan Pemkab Matim tidak transparan soal AMDAL,” ujarnya, Senin (14/9/2020).

Menurutnya, Tambang di Lolok dan Luwuk mendapat banyak penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Untuk itu turunnya tim AMDAL ke lokasi harus diketahui oleh semua orang.

“Ya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial harus terbuka kepada publik,” katanya.

Pemprov NTT dan Pemkab Matim, kata dia, seakan-akan main senyap-senyap dan kemudian menimbulkan kecurigaan.

Ira menegaskan, tim AMDAL tersebut seakan tidak berdiri secara independen, dimana suara masyarakat menolak tambang seakan diacuhkan tanpa diakomodir, seperti suara penolakan dari Masyarakat adat, tokoh Agama, Mahasiswa, Diaspora, Jatam dan Walhi.

Dengan demikian, SP NTT keberatan karena AMDAL tersebut dilakukan secara sepihak.

Hal senada juga disampaikan oleh Fersin Waku, Anggota SP NTT.

Menurutnya, selain Pemprov NTT dan Pemkab Matim main senyap-senyap, kemudian isi materi atau pertanyaan bagi masyarakat yang menghilangkan substansi.

“Masa dalam isi materi tersebut tidak menyinggung soal Karst,” tandasnya.

Padahal jika kita kembali melihat penetapan wilayah ekoregion karst yang ditetapkan oleh KLHK melalui SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018, Dinas LHK Provinsi NTT dan Dinas LHK Kabupaten Manggarai Timur harus berkonsentrasi mempertahankan apa yang telah ditetapkannya.

Fersin melanjutkan, bahwa Karst di Matim merupakan salah satu tempat penampung air raksasa seluas 81.809 ha (Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Hektare) untuk pulau Flores.

“Ini semakin memperkuat dugaan bahwa Pemprov NTT dan Pemkab Matim bersekongkol dengan Investor,” ujarnya.

Fersin pun meminta kepada Pemprov NTT dan Pemkab Matim untuk melakukan studi ulang terkait AMDAL.

“AMDAL harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih besar nantinya. Karena ini demi kebaikan masyarakat Manggarai Timur sendiri,” pungkasnya.

Penulis: Ferdinandus Lalong

Editor: Kevin Jorge

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *