Penyelamatan BUMN dan Uang Negara: Menagih Peran LSM Tri Nusa Sulsel dan Drs. Sadikin

MINAT PASANG IKLAN DITULISAN INI SEGARA HUBUNGI TEAM MARKETING 🤗🤗🤗

SULSEL KLTV INDONESIA

–klivetvindonesia.com– Makassar-Pernyataan blak-blakan pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) soal rumitnya menyelamatkan BUMN-BUMN Karya dari lilitan utang terasa seperti tamparan keras. Frustrasi yang muncul dari pimpinan badan pengelola investasi ini mengonfirmasi satu hal yang selama ini dikhawatirkan publik: tata kelola korporasi pelat merah sedang bermasalah serius.

Namun, kita tidak boleh melihat ini sekadar masalah dapur internal korporasi atau kerugian di atas kertas. Krisis di BUMN Karya adalah ancaman nyata bagi uang rakyat. Tanpa pengawasan ekstra ketat, kucuran dana restrukturisasi yang nilainya fantastis itu sangat rawan berbelok menjadi “bancakan” baru para pemburu rente.

*Mencegah Sebelum Terlanjur Bocor*

Di titik rawan inilah peran masyarakat sipil (civil society) diuji. Pengalaman membuktikan bahwa momen krisis keuangan sering kali dimanfaatkan oknum nakal untuk memanipulasi data, menggelembungkan biaya proyek, hingga mengalirkan dana bailout ke pos-pos fiktif. Ketika fungsi pengawasan internal kerap kali tumpul atau tersandera kepentingan, pengawasan publik menjadi benteng terakhir.

Mencegah penyelewengan sejak dini jelas jauh lebih krusial dibanding sekadar menindak setelah uangnya raib. Pengusutan hukum memang penting untuk efek jera, tetapi pengembalian kerugian negara (asset recovery) nyaris tak pernah utuh. Karena itu, aksi monitoring yang cermat di lapangan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk menutup ruang gerak oknum nakal sebelum niat jahat dieksekusi.

*Langkah Konkret LSM Tri Nusa DPD Sulsel*
Memahami besarnya potensi risiko tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tri Nusa DPD Sulawesi Selatan mengambil posisi tegas. Di bawah komando Drs. Sadikin, LSM Tri Nusa Sulsel memilih untuk tidak tinggal diam atau sekadar menjadi penonton di tengah potensi krisis ini.

Sebagai wilayah strategis di Indonesia Timur yang kerap menjadi pusat pengucuran dana infrastruktur nasional, Sulawesi Selatan menyimpan kerawanan tersendiri jika proyek-proyeknya lepas dari pantauan publik. Karena itu, LSM Tri Nusa DPD Sulsel yang dipimpin Drs. Sadikin memfokuskan pergerakannya pada dua hal mendasar:
Pencegahan Dini dengan Mendorong transparansi sejak tahap perencanaan dan memberikan peringatan terbuka jika menemukan indikasi kejanggalan dalam alokasi anggaran.

Pengawasan Lapangan yaitu Memastikan proyek strategis di lapangan benar-benar berjalan sesuai spesifikasi dan manfaatnya sampai ke masyarakat, bukan sekadar laporan formalitas di atas kertas.

Langkah ini dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah serta koridor hukum yang berlaku. Tujuannya tegas: memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan celah krisis BUMN untuk menggerogoti keuangan negara.

*Menjaga Setiap Rupiah Hak Rakyat*

Menyelamatkan keuangan negara dari kebocoran tidak bisa dibebankan kepada Danantara atau aparat penegak hukum semata. Setiap rupiah yang bocor dari APBN atau dana BUMN adalah hak rakyat yang terenggut—mulai dari akses kesehatan, perbaikan sekolah, hingga infrastruktur desa.

Oleh karena itu, sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan elemen masyarakat sipil seperti LSM Tri Nusa DPD Sulsel di bawah Drs. Sadikin harus berjalan beriringan.

Penegak hukum perlu responsif menindaklanjuti temuan faktual dari masyarakat, sementara pemerintah harus membuka ruang transparansi seluas-luasnya. Mengawal uang negara dari ancaman korupsi adalah tugas moral bersama demi memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat.(Bangdanu)