RAPIMPROV KADIN KALBAR: UMKM TAK BOLEH JALAN DI TEMPAT, KOLABORASI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA HARUS NYATA

MINAT PASANG IKLAN DITULISAN INI SEGARA HUBUNGI TEAM MARKETING 🤗🤗🤗

PONTIANAK — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat menegaskan arah baru penguatan dunia usaha daerah melalui Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov). Forum tahunan tersebut tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi diarahkan untuk memperkuat peran dunia usaha, mendorong UMKM naik kelas, sekaligus mempertegas kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah daerah.

Rapimprov dibuka oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, dan menjadi bagian dari agenda Kadin di berbagai provinsi. Sejumlah agenda strategis dunia usaha menjadi perhatian, terutama penguatan UMKM, akses pembiayaan, investasi, serta kemampuan pelaku usaha daerah menghadapi tekanan ekonomi global.

Di Kalimantan Barat, pesan yang disampaikan pemerintah daerah cukup tegas: dunia usaha tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya konsolidasi antara Kadin dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

«“Saya ingin Kadin Kalimantan Barat melakukan konsolidasi, bersatu padu bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membangun Kalbar.”»

Menurut Krisantus, Kadin harus mampu mengambil peran lebih besar sebagai pengayom sekaligus penggerak pengusaha lokal agar kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah semakin nyata.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan pemerintah daerah yang mendorong perusahaan dan pelaku usaha memiliki rasa memiliki terhadap Kalimantan Barat, bukan sekadar menjadikan daerah sebagai tempat menjalankan aktivitas ekonomi.

UMKM Didorong Naik Kelas

Ketua Kadin Kalbar Arya Rizqi Darsono menempatkan UMKM sebagai salah satu fokus utama Rapimprov. Tantangan ekonomi global yang semakin dinamis dinilai menuntut pelaku usaha lokal tidak sekadar bertahan, tetapi meningkatkan kapasitas dan daya saing.

«“Target khusus untuk Kalimantan Barat adalah kita mendorong UMKM agar bisa naik kelas. Tantangan global saat ini semakin besar.”»

Dorongan tersebut menjadi penting karena UMKM bukan hanya persoalan jumlah pelaku usaha, tetapi juga menyangkut kemampuan produksi, kualitas produk, legalitas, akses pembiayaan, pemasaran hingga kemampuan menembus pasar yang lebih luas.

Kadin Kalbar sebelumnya juga telah memperkuat kerja sama dengan Kadin Jawa Timur dalam bidang perdagangan, investasi, pengembangan sumber daya manusia, serta pembinaan UMKM. Kerja sama tersebut diarahkan agar tidak berhenti pada seremoni, tetapi menghasilkan perluasan pasar dan peluang ekonomi konkret bagi pelaku usaha.

Akses Modal Jadi Kunci

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah akses permodalan.

Kadin Kalbar menyebut telah membangun kemitraan dengan sektor perbankan, baik bank nasional maupun bank daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat ketahanan bisnis lokal menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

Namun, tantangannya jelas: akses modal harus diikuti peningkatan kemampuan usaha.

UMKM membutuhkan lebih dari sekadar pembiayaan. Mereka membutuhkan pendampingan, kepastian perizinan, peningkatan kualitas produk, digitalisasi, perluasan pasar, serta jaringan bisnis yang mampu membawa produk lokal keluar dari pasar tradisional.

Kadin Dituntut Hadir dengan Kerja Nyata

Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Kalbar memiliki ruang besar untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan dunia usaha.

Karena itu, Rapimprov menjadi momentum untuk menguji sejauh mana agenda tersebut mampu diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

UMKM tidak cukup hanya diminta naik kelas. Ekosistemnya juga harus ikut naik kelas.

Pemerintah membutuhkan dunia usaha yang kuat. Dunia usaha membutuhkan regulasi dan iklim investasi yang kondusif. Sementara masyarakat membutuhkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata.

Di titik inilah kolaborasi Kadin dan pemerintah daerah menjadi penting.

Rapimprov Kadin Kalbar pada akhirnya bukan sekadar forum menyusun agenda organisasi. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang untuk mempertegas pertanyaan besar: sejauh mana dunia usaha Kalbar mampu menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat?

Jawabannya akan ditentukan bukan oleh banyaknya forum dan pernyataan, melainkan oleh kerja nyata, program yang terukur, dan dampak yang benar-benar dirasakan pelaku usaha di lapangan.
Irfan Tiago