Dari Tragedi 2023 ke Aksi 2026, Cipayung Plus Desak Penyelesaian Konflik Pertambangan Pohuwato

MINAT PASANG IKLAN DITULISAN INI SEGARA HUBUNGI TEAM MARKETING 🤗🤗🤗

POHUWATO — Tiga tahun setelah konflik pertambangan yang berujung pada pembakaran Kantor Bupati Pohuwato pada 21 September 2023, isu aktivitas penambang lokal kembali mencuat ke ruang publik.

Aliansi Cipayung Plus Bersatu menggelar aksi di kawasan KM 0 Pani Gold Mine (PGM), Pohuwato, Senin (21/9/2026). Massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait keberadaan penambang lokal, akses jalan, serta cara penyelesaian persoalan antara masyarakat dan perusahaan.

Aksi tersebut juga menjadi refleksi atas konflik pertambangan yang terjadi tiga tahun silam. Mahasiswa meminta seluruh pihak tidak mengulangi pola penyelesaian yang berpotensi meningkatkan ketegangan di lapangan.

Desak PGM Tak Bongkar Camp Penambang Lokal

Salah satu tuntutan utama massa ialah meminta PGM tidak melakukan pembongkaran secara paksa terhadap camp maupun talang yang disebut berkaitan dengan aktivitas penambang lokal.

Mahasiswa juga mendesak perusahaan membuka akses jalan yang selama ini digunakan oleh ojek penambang untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Menurut massa aksi, persoalan tersebut semestinya tidak diselesaikan melalui tindakan yang berpotensi memperuncing situasi. Mereka mendorong perusahaan, masyarakat, pemerintah dan pihak terkait menempuh dialog serta mekanisme hukum.

“Jangan ada intimidasi terhadap masyarakat penambang lokal. Jangan pula ada upaya yang dapat memecah belah atau mengadu domba masyarakat lokal,” tegas massa dalam orasinya.

Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai aktivitas pertambangan masyarakat dan operasional perusahaan masih menjadi isu sensitif yang membutuhkan penyelesaian secara terukur.

Soroti Informasi Dugaan Pelibatan Kelompok Tertentu

Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan penggunaan kelompok tertentu untuk menghadapi masyarakat penambang lokal.

Cipayung Plus Bersatu meminta informasi tersebut tidak berkembang menjadi pemicu konflik baru. Massa mendesak setiap persoalan di lapangan diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan melalui tekanan maupun pengerahan kelompok yang berpotensi memunculkan konflik horizontal.

Namun, informasi mengenai dugaan pelibatan kelompok tertentu tersebut masih merupakan pernyataan yang disampaikan massa aksi dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Klarifikasi dari pihak yang disebut serta verifikasi dari pihak berwenang diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Sempat Berupaya Mendekati Pintu Masuk PGM

Situasi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa terlihat berupaya mendekati pintu masuk area PGM di KM 0.

Aparat kepolisian dari Polres Pohuwato yang berada di lokasi kemudian melakukan pengamanan dan berupaya mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi bentrokan.

Situasi akhirnya dapat diredam. Tidak terjadi bentrokan terbuka antara massa aksi dengan aparat maupun pihak perusahaan.

Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi tetap berlangsung dalam situasi terkendali dan tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan.

Ancam Kembali Gelar Aksi dengan Massa Lebih Besar

Cipayung Plus Bersatu menyatakan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak memperoleh respons.

Dalam orasinya, mahasiswa juga membuka kemungkinan melibatkan masyarakat penambang lokal dan ojek penambang dalam aksi berikutnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai akses dan keberadaan aktivitas penambang lokal masih berpotensi menjadi perhatian publik di Pohuwato.

Meski demikian, setiap aksi lanjutan perlu tetap berlangsung dalam koridor hukum dan menjaga agar penyampaian aspirasi tidak berubah menjadi konflik terbuka.

Tiga Tahun Berlalu, Isu Pertambangan Kembali Mengemuka

Tanggal 21 September memiliki catatan penting dalam perjalanan konflik pertambangan di Pohuwato.

Pada 21 September 2023, aksi masyarakat penambang lokal yang membawa tuntutan terkait keadilan dan kesejahteraan berujung pada pembakaran Kantor Bupati Pohuwato.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan serius dalam dinamika pertambangan di daerah tersebut. Konflik itu memperlihatkan bagaimana persoalan antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah dapat berkembang menjadi ketegangan sosial apabila tidak dikelola melalui komunikasi dan mekanisme penyelesaian yang memadai.

Tiga tahun kemudian, mahasiswa kembali memilih tanggal yang sama untuk menyampaikan aspirasi.

Kali ini, tuntutan mereka berfokus pada penolakan terhadap pembongkaran camp dan talang penambang lokal, pembukaan akses jalan, serta dorongan agar penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog dan jalur hukum.

Camp, Talang dan Jalan Hanya Permukaan Persoalan

Persoalan di KM 0 tidak semata-mata berkaitan dengan camp, talang maupun akses jalan.

Di balik tuntutan tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kepentingan kegiatan perusahaan dan investasi dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan masyarakat lokal tanpa melahirkan konflik baru.

Di sisi lain, seluruh aktivitas pertambangan tetap harus berada dalam kerangka hukum yang mengatur perizinan, wilayah pertambangan, keselamatan, lingkungan, serta hak dan kewajiban masyarakat maupun perusahaan.

Karena itu, penyelesaian tidak cukup hanya mengandalkan pengamanan ketika ketegangan terjadi.

Diperlukan komunikasi terbuka, kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan serta dapat dipercaya oleh para pihak.

21 September Harus Menjadi Pelajaran

Aksi Cipayung Plus Bersatu di KM 0 menjadi pengingat bahwa persoalan pertambangan di Pohuwato masih membutuhkan perhatian serius.

Tiga tahun setelah tragedi pembakaran Kantor Bupati, isu penambang lokal kembali muncul dengan tensi yang perlu dikelola secara hati-hati.

Mahasiswa menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog.

Masyarakat penambang lokal perlu memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sah. Perusahaan juga perlu menjalankan kegiatan sesuai ketentuan hukum serta memperhatikan hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah kegiatannya.

Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan setiap persoalan diselesaikan secara transparan, proporsional dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Catatan sejarah 21 September 2023 semestinya tidak berhenti sebagai agenda peringatan tahunan. Peristiwa tersebut perlu menjadi pelajaran agar persoalan pertambangan di Pohuwato tidak kembali bergerak menuju konflik yang sama.

Deber27