Ⓚ–LTV INDONESIA
–klivetvindonesia.comPAPUA PEGUNUNGAN, — Insiden penembakan kembali terjadi di jalur Trans Wamena–Nduga, Papua Pegunungan, Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 09.25 WIT. Dalam siaran persnya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyatakan bertanggung jawab atas penembakan seorang sopir yang mereka tuduh sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang ditandatangani Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. Dalam keterangan itu disebutkan bahwa penembakan dilakukan oleh TPNPB Kodap III Ndugama Darakma di jalur Trans Wamena–Nduga.
Namun, sejumlah klaim dalam siaran pers tersebut, termasuk identitas korban, tuduhan sebagai agen intelijen, kronologi penembakan, serta kondisi korban dan kendaraan, masih perlu dikonfirmasi secara independen dari aparat berwenang maupun sumber resmi lainnya.

Yang menjadi perhatian, TPNPB juga menyampaikan ultimatum kepada warga pendatang yang bekerja sebagai sopir taksi, tukang ojek, maupun aparatur sipil negara (ASN) agar menghentikan aktivitas dan tidak melintasi sejumlah wilayah yang mereka klaim sebagai zona konflik.
Dalam pernyataannya, TPNPB bahkan mengancam akan menembak warga yang dianggap melanggar ultimatum tersebut. Ancaman itu disebut berlaku di sejumlah jalur, antara lain Wamena–Nduga, Wamena–Tolikara, Wamena–Yalimo, hingga Wamena–Jayapura.

TPNPB juga menyebut wilayah Wamena, Habema, Nduga hingga Mumuggu sebagai kawasan yang menurut mereka harus dihindari warga pendatang.
Selain itu, TPNPB menyatakan telah membakar kendaraan korban dan meminta aparat keamanan melakukan evakuasi. Mereka juga mengimbau masyarakat Papua agar tidak terlibat dalam proses evakuasi tersebut.

Ancaman terhadap warga sipil jadi sorotan
Terlepas dari klaim pihak TPNPB, ancaman terhadap warga sipil yang bekerja sebagai sopir, pengemudi ojek, maupun masyarakat umum menjadi persoalan serius dalam konteks keselamatan dan perlindungan warga di wilayah konflik.
Pekerja transportasi yang melintas di jalur tersebut berada pada posisi rentan karena aktivitas mereka berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan sehari-hari.
Dalam situasi konflik bersenjata, status seorang warga sipil tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan profesi, asal daerah, atau tuduhan sepihak sebagai bagian dari kelompok tertentu. Setiap dugaan keterlibatan dalam kegiatan militer perlu dibuktikan melalui proses dan informasi yang dapat diverifikasi.
Hingga berita ini disusun, KLTV Indonesia belum memperoleh konfirmasi independen dari pihak kepolisian, TNI, pemerintah daerah, maupun keluarga korban terkait identitas dan kronologi lengkap peristiwa tersebut.
KLTV Indonesia terus mengedepankan prinsip independen, edukatif, tajam dan terpercaya, serta membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait. Informasi mengenai korban, pelaku, kronologi, maupun kondisi keamanan di jalur Trans Wamena–Nduga akan diperbarui setelah terdapat keterangan resmi yang dapat diverifikasi.
Iklan Terbaru
iklan 1
iklan 2

DPP LIMAS MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BAKTI ADHIAKSA






