Dari Proyek Siluman Hingga Material Ilegal Perlu Di Usut Oleh APH

SDM PKH KOTA MAKASSAR MENGUCAPKAN SELAMAT JALAN REKAN SEPERJUANGAN IBU HJ. NURAENI, KAMI BERSAKSI BELIAU ORANG BAIK

SULSEL – KLTV INDONESIA

info iklan - berminat langsung klik

–klivetvindonesia.com– TAKALAR – Pengerjaan Proyek infrastruktur di kelurahan Bulukunyi kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar , Sulawesi Selatan menuai sorotan dari publik terhadap proyek yang diduga keras siluman karena belum pasangnya papan bicara dan pengerjaanya disinyalir diam – diam .

Informasi yang diperoleh bahwa proyek tersebut berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Sedangkan pengadaan-nya bernilai Rp259.982.000,- dimana sumber dananya diperoleh dari APBN TA 2026 tersebut dikerjakan oleh kontraktor IP3A Pamukkulu Sejahtera, dengan masa pengerjaan 38 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perjanjian Kerja pada 10 Agustus 2026.

Hasil investigasi di lapangan menemukan sejumlah indikasi kejanggalan pada pengerjaan fisik struktur bronjong yang dinilai oleh warga sepertinya dikerjakan asal – asalan .

Selain itu , pengerjaan Proyek tersebut diduga kuat memanfaatkan material galian C tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi.

Sebut Dg Liwang, pemilik ekskavator sekaligus penyedia material yang ditunjuk melalui perantara Dg Ganyu, mengaku hingga saat ini belum menerima upa pembayaran sewa alat maupun pasokan material.

“Sampai saat ini , ucap dia , upa kami belum dibayar, mulai dari sewa alat sampai material.dan kami punya catatan dimana catatan itu dipegang oleh pengawas proyek, Dg Nassa,” ungkap Dg Liwang saat dikonfirmasi.

Saat dikonfirmasi mengenai penanggung jawab penuh atas pengerjaan fisik proyek tersebut, Dg Nassa mengarahkan awak media kepada Nasir Dg Lurang.

Secara terpisah, Nasir Dg Lurang berdalih bahwa pekerjaan itu belum sepenuhnya rampung.

“Belumpi, bahu jalan karena masih mau dipakai akses. Nanti setelah itu baru finishing,” dalihnya via pesan singkat, sembari melontarkan tanggapan personal.

Sehubungan dengan pengerjaan proyek tersebut , masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH)—khususnya Unit Tipidkor Polres Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar diharapkan untuk mengusut bobot pengerjaan proyek tersebut .

Selain itu , APH dapat memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, pada pengerjaan proyek tersebut , mulai dari kontraktor pelaksana IP3A Pamukkulu Sejahtera, pengawas lapangan, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkup BBWS Pompengan Jeneberang. Sedangkan papan bicara proyek itu baru dipasang pada tanggal 24 Agustus 2026 .