Siapa Takut Dikritik? Saat Wartawan dan LSM Menjadi Cermin, Bukan Musuh Demokrasi

MINAT PASANG IKLAN DITULISAN INI SEGARA HUBUNGI TEAM MARKETING 🤗🤗🤗

info iklan - berminat langsung klik

Dalam negara demokrasi, kritik bukan ancaman. Justru keberanian menerima kritik menjadi ukuran kedewasaan seorang pemimpin dan kualitas sebuah lembaga.

Opini oleh FRANS KATO

Demokrasi tidak dibangun di atas pujian semata. Demokrasi tumbuh dari ruang dialog, perbedaan pendapat, dan keberanian menyampaikan kritik,pandagan atau Pendapat yang disertai fakta serta itikad baik. Dalam konteks itulah wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memegang peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial.

Wartawan bekerja untuk menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan prinsip jurnalistik: akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, LSM hadir mengawasi jalannya pemerintahan, pembangunan, penggunaan anggaran, hingga pelayanan publik. Keduanya bukan lawan pemerintah, melainkan bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat.

Pertanyaannya, siapa yang berani dikritik?

Pemimpin, pejabat, maupun institusi yang percaya diri terhadap integritas dan kinerjanya umumnya tidak takut terhadap kritik.

Mereka menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kritik dijawab dengan data, transparansi, dan tindakan nyata.

Sebaliknya, pihak yang merasa terganggu oleh kritik sering kali memilih menyerang balik kritiknya daripada menjawab substansinya.

Padahal, tidak semua kritik adalah fitnah. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan hak warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Namun demikian, kebebasan menyampaikan kritik juga memiliki batas. Wartawan terikat oleh Kode Etik Jurnalistik, sedangkan LSM dan masyarakat tetap berkewajiban menyampaikan informasi berdasarkan fakta, bukan hoaks, fitnah, atau pencemaran nama baik.

Kritik yang membangun harus disampaikan secara objektif, proporsional, dan bertujuan memperbaiki keadaan.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua kritik harus diterima tanpa klarifikasi.

Setiap pihak yang dikritik berhak memberikan penjelasan, hak jawab, atau bantahan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, ruang publik tetap diisi oleh dialog yang sehat, bukan saling menjatuhkan.

Pada akhirnya, demokrasi membutuhkan keberanian dari semua pihak.

Wartawan harus berani mengungkap fakta. LSM harus berani mengawasi kebijakan publik. Pejabat harus berani menerima kritik. Dan masyarakat harus berani membedakan antara kritik yang membangun dengan tuduhan yang tidak berdasar.

Negara yang sehat bukanlah negara yang bebas dari kritik, melainkan negara yang mampu mengelola kritik menjadi energi perbaikan.

Sebab, ketika kritik dibungkam, yang hilang bukan hanya suara wartawan atau LSM, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri demi kepentingan masyarakat luas.