iklan 1
iklan 2
iklan 3
LUWU Sulsel, KLTV INDONESIA klivetvindonesia.com, – Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (DPD APKAN RI) Kabupaten Luwu secara resmi melayangkan laporan terkait dugaan pemborosan anggaran daerah. Laporan tersebut berfokus pada proyek pengadaan alat berat jenis ekskavator amfibi atau long arm yang diperuntukkan bagi pembersihan sungai di wilayah Kabupaten Luwu.
Langkah ini diambil setelah tim lapangan melakukan pengamatan intensif terhadap spesifikasi alat yang didatangkan. Berdasarkan hasil temuan, APKAN RI DPD Luwu menilai terdapat ketidaksesuaian yang mencolok antara dimensi alat berat tersebut dengan kondisi geografis dan teknis sungai-sungai yang ada di daerah tersebut.
Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Luwu, Kiswanuddin Andi Sagena, SE, menegaskan bahwa alat berat berukuran besar tersebut membutuhkan ruang operasional yang sangat luas. Sementara itu, sebagian besar sungai di Kabupaten Luwu memiliki lebar yang relatif sempit, yang justru akan menyulitkan penempatan serta manuver alat saat bekerja.
”Kami melihat ada potensi besar alat ini tidak dapat bekerja maksimal. Jika ruang geraknya terbatas karena sungai yang sempit, maka pengadaan ini terkesan dipaksakan tanpa melihat realitas di lapangan,”
Hal tersebut di sampaikan Ketua DPD APKAN RI Luwu Kiswanuddin dalam keterangannya kepada media, Ahad. 10 Mei 2026.
Pihak APKAN RI juga menyoroti asas manfaat dari proyek tersebut yang dinilai tidak jelas. Mereka menduga bahwa proses pengadaan ini tidak didahului dengan kajian kebutuhan yang matang, sehingga efektivitas penggunaannya di masa mendatang patut dipertanyakan oleh publik, ungkap Kiswanuddin
.
Lanjut Kiswanuddin Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai potensi pemborosan anggaran daerah yang cukup besar. Menurut Kiswanuddin, setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah seharusnya berlandaskan pada prinsip efisiensi dan efektivitas untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar menghabiskan kuota anggaran? Apalagi saat ini Pemerintah Pusat telah melakukan Pengurangan/ pemotongan anggaran
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jika alat berat tersebut pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kerugian keuangan daerah. Hal inilah yang mendasari pihaknya untuk segera meminta intervensi dari aparat pengawasan dan instansi terkait.
Dalam laporannya, DPD APKAN RI menuntut adanya audit menyeluruh dan kajian teknis ulang. Audit tersebut harus mencakup nilai anggaran pengadaan, kesesuaian spesifikasi alat dengan kondisi lingkungan, hingga transparansi dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh dinas terkait.
Kiswanuddin Andi Sagena menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif. Ia tidak ingin pengadaan alat berat ini hanya menjadi “monumen” yang mangkrak dan tidak memberikan solusi bagi masalah pendangkalan sungai.
Harapan besar disematkan kepada pimpinan instansi terkait agar segera merespons laporan ini dengan tindakan nyata. APKAN RI mendesak adanya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rantai perencanaan dan pengadaan alat tersebut guna menghindari adanya praktik maladministrasi, ungkap Kiswanuddin
”Kiswanuddin berharap keterbukaan informasi. Masyarakat berhak tahu di mana lokasi operasional alat tersebut, apa manfaat konkretnya, dan bagaimana rencana kerja jangka panjangnya agar anggaran tidak terbuang percuma,” tambah Kiswanuddin dengan nada tegas.
Terpisah Sekretaris DPD APKAN RI Luwu, Haris Nurdin, turut menambahkan bahwa pengawasan ini adalah bentuk kepedulian organisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tanpa pengawasan ketat dari masyarakat, celah pemborosan anggaran akan terus terbuka lebar.
Penegasan kembali disampaikan oleh Ketua DPD APKAN RI bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika tidak ada respons yang memadai, mereka berencana untuk membawa data-data temuan lapangan ke tingkat pengawasan yang lebih tinggi demi tegaknya keadilan anggaran, ungkap Haris Nurdin
Laporan ini ditutup dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten Luwu lebih cermat dalam menyusun program kerja di masa depan. Melalui sinergi antara pengawasan masyarakat dan integritas pemerintah, diharapkan pembangunan di Kabupaten Luwu dapat berjalan lebih tepat sasaran dan bebas dari indikasi pemborosan, terang Haris Nurdin.
Hingga berita ini di turunkan belum ada konfirmasi resmi dari pihal terkait, dan tetap menunggu jawabannya. (Risal Bakri).
——
info iklan - berminat langsung klik
