POHUWATO – Deru mesin alat berat yang sebelumnya mewarnai aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah wilayah Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kini mulai berkurang. Setelah terbitnya surat edaran Bupati Pohuwato terkait larangan penggunaan alat berat, perubahan aktivitas di sejumlah lokasi tambang mulai terlihat.
Kebijakan tersebut menyasar tiga desa, yakni Desa Bulangita, Desa Teratai, dan Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa.
Di tengah upaya penertiban itu, kondisi berbeda terlihat di lokasi tambang Desa Bulangita. Sejumlah pekerja kabilasa atau penambang rakyat skala kecil tampak kembali mengandalkan tenaga fisik dan peralatan sederhana untuk mencari penghidupan.
Tanpa dukungan ekskavator maupun mesin pengeruk berskala besar, mereka bekerja secara manual. Tanah dan bebatuan diangkut sedikit demi sedikit, karung dipanggul melewati medan terjal, sementara peluh bercucuran di bawah terik matahari.
Bagi para pekerja tersebut, setiap material yang berhasil dikumpulkan memiliki arti penting. Ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, dapur yang harus tetap mengepul, serta harapan memperoleh rezeki dari pekerjaan yang sepenuhnya mengandalkan tenaga sendiri.
Pemandangan di Bulangita ini memperlihatkan sisi lain dari kebijakan penghentian penggunaan alat berat. Di satu sisi, pemerintah berupaya mengendalikan aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun di sisi lain, masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tambang masih dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi.
Antara Penertiban PETI dan Nasib Pekerja Kecil
Larangan penggunaan alat berat di Desa Bulangita, Desa Teratai, dan Desa Botubilotahu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan selama ini kerap dikaitkan dengan pengerukan material dalam skala besar, pembukaan lahan, perubahan bentang alam, serta potensi kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Penghentian penggunaan alat berat di tiga desa tersebut diharapkan mampu menekan aktivitas pengerukan berskala besar sekaligus menjadi langkah awal dalam pengendalian kegiatan pertambangan.
Namun, persoalan PETI tidak hanya menyangkut keberadaan mesin dan aktivitas pengerukan. Di balik kegiatan tersebut, terdapat masyarakat yang menjadikan kawasan tambang sebagai salah satu sumber penghidupan.
Bagi pekerja kabilasa yang kini terlihat beraktivitas secara tradisional di lokasi tambang Bulangita, perubahan metode kerja berarti menghadapi pekerjaan yang lebih berat dan hasil yang tidak menentu.
Di antara tebing curam, tanah yang tidak rata, dan genangan air berwarna kecokelatan, aktivitas itu berlangsung. Karung berisi material dipanggul melewati medan yang sulit, sementara pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan peralatan seadanya.
Kabilasa Bertahan di Tengah Ketidakpastian
Kehadiran para pekerja kabilasa di lokasi tambang Bulangita menggambarkan realitas ekonomi masyarakat lapisan bawah yang kerap menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan pertambangan, tetapi tidak selalu mendapatkan perhatian yang memadai.
Mereka bukan kelompok yang bekerja dengan dukungan mesin besar maupun modal berskala besar. Sebagian mengandalkan tenaga sendiri, bekerja dalam kelompok kecil, dan menghadapi risiko pendapatan yang tidak pasti.
Meski dilakukan secara manual, aktivitas tersebut bukan berarti bebas dari risiko. Kondisi tebing yang curam, tanah labil, lubang galian, serta genangan air berpotensi membahayakan keselamatan para pekerja.
Karena itu, perubahan dari penggunaan alat berat menuju aktivitas manual tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan di lokasi tambang. Aspek keselamatan kerja, pengawasan, kepastian hukum, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Penertiban Jangan Hanya Berhenti pada Larangan
Terbitnya surat edaran Bupati Pohuwato membutuhkan pengawasan dan pelaksanaan yang konsisten. Larangan penggunaan alat berat di Desa Bulangita, Desa Teratai, dan Desa Botubilotahu harus diterapkan secara merata, transparan, serta tanpa tebang pilih.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa penertiban tidak hanya berfokus pada penghentian operasional mesin, tetapi turut diikuti langkah konkret untuk menjawab persoalan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan.
Pembinaan masyarakat, edukasi keselamatan kerja, penataan pertambangan rakyat melalui mekanisme legal sesuai ketentuan, serta pengembangan alternatif mata pencaharian menjadi sejumlah langkah yang patut dipertimbangkan.
Sebab, persoalan PETI tidak hanya berbicara tentang alat berat, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran aturan. Di dalamnya terdapat persoalan ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dan solusi berkelanjutan.
Pada akhirnya, pemandangan para kabilasa yang kembali memanggul karung di tengah medan terjal lokasi tambang Desa Bulangita menjadi gambaran bahwa di balik setiap kebijakan penertiban, terdapat kehidupan masyarakat yang ikut terdampak.
Mesin boleh berhenti. Namun, kebutuhan hidup tidak pernah ikut berhenti.
Di situlah tantangan pemerintah daerah sesungguhnya: menjaga lingkungan, menegakkan aturan, sekaligus memastikan masyarakat kecil tidak dibiarkan berjalan sendiri menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Penertiban yang berkeadilan bukan hanya tentang menghentikan aktivitas yang melanggar aturan, melainkan juga memastikan adanya solusi, pembinaan, dan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak.
Deber27
Iklan Terbaru
iklan 1
iklan 2

DPP LIMAS MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BAKTI ADHIAKSA






