Klivetvindonesia.com TEBING TINGGI — Penanganan laporan Jansen Marbun terhadap Gunawan Pratama Sirait, yang disebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, kembali menuai kritik keras. Kuasa hukum Jansen, Dedi Harianto Marbun, S.H., M.H., mendesak Polres Tebing Tinggi mempertanggungjawabkan perubahan pasal setelah gelar perkara. Lebih dari tiga tahun berjalan, laporan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai dasar hukum dan arah penyidikannya,Senin (16/11/2026).
Jansen melaporkan perkara itu pada 14 Juni 2023 melalui Nomor LP/B/303/VI/2023/SPKT/Polres Tebing Tinggi/Polda Sumut. Perkara yang semula menggunakan Pasal 385 KUHP kemudian berubah menjadi Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP. Pada 29 Oktober 2026, Dedi kembali mempertanyakan dasar perubahan tersebut dan menuntut penyidik menjelaskan pertimbangan hukum serta bukti yang melatarbelakanginya.
Pihak pelapor mengaku telah menyerahkan bukti-bukti dalam gelar perkara. Penyidik harus menjelaskan apakah seluruh bukti telah diperiksa atau terdapat fakta yang dikesampingkan. Fernando Silaban, yang sebelumnya disebut menangani perkara, juga perlu memberikan kejelasan mengenai proses penanganan awal. Perubahan pasal tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Dedi juga mempersoalkan asistensi kepada Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, BPN telah memberikan keterangan mengenai administrasi pertanahan, batas wilayah, denah lokasi, dan dokumen SHM dari BPN Serdang Bedagai. Jika keterangan BPN belum cukup, penyidik harus menunjukkan bagian yang dipersoalkan dan menjelaskan relevansi keterlibatan Dinas Tata Ruang.
“Jangan hanya menyebut ada koordinasi atau asistensi. Apa yang hendak dicari dari Dinas Tata Ruang? Apakah keterangan BPN diragukan? Kalau memang diragukan, apa dasar keraguannya? Penyidik harus menjawab,” tegas Dedi.
Dedi juga menantang Polres Tebing Tinggi menjelaskan apakah penanganan laporan terhadap Gunawan Pratama Sirait benar-benar harus menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto karena statusnya sebagai anggota DPRD. Jika ketentuan itu berlaku, penyidik harus menyebutkan aturan dan pasal yang menjadi dasarnya. Jika tidak, Polres harus meluruskan persoalan tersebut. Jangan sampai jabatan anggota DPRD memunculkan perlakuan berbeda di hadapan hukum.
Pihak Jansen juga menyebut adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap beserta pelaksanaan eksekusi atas objek tanah tersebut. Namun, objek itu disebut masih diklaim, dikuasai, dikelola, bahkan digadaikan kepada pihak lain. Polres harus menjelaskan apakah dokumen putusan dan eksekusi telah diperiksa serta siapa saja yang sudah dimintai keterangan terkait dugaan tersebut.
Lebih dari tiga tahun penanganan laporan bukan waktu singkat. Polres Tebing Tinggi harus membuka hasil gelar perkara, dasar perubahan pasal, pemeriksaan saksi, dan alasan belum adanya kepastian hukum. Jika terdapat hambatan, sampaikan secara jelas. Jika bukti dinilai belum cukup, tunjukkan kekurangannya. Jangan biarkan penyidikan menjadi ruang tertutup tanpa pertanggungjawaban.
Kasatreskrim Polres Tebing Tinggi IPTU Dr. Herikson Parulian Siahaan, S.H., M.H., sudah berkali-kali dikonfirmasi awak media mengenai perkembangan penyidikan, perubahan pasal, dan tindakan terhadap terlapor. Namun, jawaban substantif belum diberikan. Sikap tersebut menyangkut tanggung jawab pejabat yang memegang kewenangan penyidikan. Kasatreskrim harus menjelaskan kinerja jajarannya, bukan membiarkan pertanyaan wartawan terus berulang tanpa jawaban.
Kapolres Tebing Tinggi AKBP Hotmartua Ambarita harus mengevaluasi langsung penanganan laporan ini, bukan sekadar menerima laporan internal Satreskrim. Kapolda Sumatera Utara juga harus turun mengevaluasi kinerja Polres Tebing Tinggi, terutama perubahan pasal dan sikap Kasatreskrim yang berkali-kali tidak memberikan penjelasan substantif. Evaluasi harus menghasilkan kejelasan tindakan penyidik dan pertanggungjawaban atas penanganan perkara.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusung visi “Polri Bersama Masyarakat”. Namun, bagaimana masyarakat dapat percaya jika laporan lebih dari tiga tahun masih menyisakan pertanyaan mendasar? Reskrim tidak cukup hanya tegas dalam konferensi pers dan penindakan. Penyidik juga harus berani mempertanggungjawabkan perubahan pasal dan memberikan kepastian hukum.
Jangan sampai slogan “Polri Bersama Masyarakat” hanya menjadi pemanis buatan semanis gula batu, sementara laporan masyarakat terus berlarut-larut dan pejabat yang dimintai penjelasan memilih diam. Seragam Bhayangkara bukan tameng untuk menghindari pertanyaan mengenai kinerja institusi. Polres Tebing Tinggi harus membuktikan profesionalitas melalui tindakan dan fakta penyidikan.
Gunawan Pratama Sirait tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun, hak tersebut tidak menghapus kewajiban penyidik menangani laporan secara objektif dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menunggu gebrakan dan keseriusan Kasatreskrim serta Kapolres Tebing Tinggi AKBP Hotmartua Ambarita dalam menangani perkara ini. Kami ingin ada pembuktian bahwa tidak ada yang kebal hukum, sekalipun terhadap pejabat publik anggota DPRD,” tutup Dedi.
Rezanasti
Iklan Terbaru
iklan 1
iklan 2

DPP LIMAS MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BAKTI ADHIAKSA






