Anggota & Wakil Ketua PPWI Sultra Desak DPN Evaluasi Kepemimpinan Daerah

SDM PKH KOTA MAKASSAR MENGUCAPKAN SELAMAT JALAN REKAN SEPERJUANGAN IBU HJ. NURAENI, KAMI BERSAKSI BELIAU ORANG BAIK

KENDARI, 14 November 2026 — Situasi internal di lingkungan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan pewarta warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara memanas. Sejumlah pengurus daerah secara terbuka menyampaikan desakan keras kepada Ketua Umum DPN PPWI di Jakarta, Wilson Lalengke, untuk segera melakukan evaluasi kepemimpinan di tingkat Sultra pasca pergantian pimpinan yang dianggap bermasalah.

Anggota Bidang SPO: Organisi Dianggap Sudah Tidak Lagi Pada Jalurnya

ISKANDAR RAPI, selaku Anggota Bidang Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga DPD PPWI Sultra, angkat bicara terkait situasi yang berkembang pasca tergantikannya LA Songo dari jabatan Ketua DPD PPWI Sultra.

“Keluarga besar PPWI Sultra kini merasa blunder. PPWI Sultra dirasakan sudah dijadikan sebagai organisasi kepentingan pribadi, tidak lagi sebagai marwah yang sebenarnya,” tegas Iskandar.

Ia menambahkan, masukan dan kritik yang disampaikan anggota kerap dibantah, bahkan ada yang dikeluarkan dari grup komunikasi organisasi. Ketidaktransparanan juga disoroti terkait rencana pelantikan yang dijadwalkan dilakukan di Jakarta. Padahal proposal telah beredar dan beberapa pihak sponsor sudah berpartisipasi, namun informasi keuangan dianggap tertutup dan pelantikan pun akhirnya ditunda tanpa kejelasan memadai.

Karena hal tersebut, Iskandar mendesak Ketua Umum DPN PPWI di Jakarta untuk segera mengevaluasi pimpinan daerah.

“Diduga pimpinan PPWI Sultra belum cukup dewasa dalam menjalankan roda organisasi dan kurang transparan terhadap anggotanya,” ujarnya.

Wakil Ketua: Minta Musyawarah Daerah & Pembatalan Mandat

Di sisi lain, Wakil Ketua PPWI Sultra, FERDINANSYAH, A. TOMBILI, juga menyampaikan sikap resmi demi menjaga marwah dan citra organisasi.

“Kira-kira masukan ini dapat diatensi oleh Ketua Umum DPN di Jakarta. Demi berjalannya roda organisasi yang lebih bergengsi dan memiliki marwah yang baik,” ungkap Ferdinansyah.

Ia meminta tiga hal penting kepada DPN PPWI:

1. Membuka ruang Musyawarah Daerah guna melakukan pemilihan ketua umum secara terbuka dan benar-benar demokratis;
2. Membatalkan mandat ketua yang baru saja terbentuk, karena dianggap diperoleh secara non-prosedural;
3. Menunjuk ketua karateker yang akan membentuk panitia penyelenggara musyawarah di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami di daerah tidak menerima ketua yang ditunjuk secara aklamasi sepihak. Kami butuh pemilihan yang terbuka dan transparan,” tegas Ferdinansyah.

Perlu di ketahui beberapa pengurus DPC juga mendukung adanya pemilihan terbuka dan musyawarah daerah.

Pengurus daerah ini juga menyampaikan harapan tetap kepada pimpinan pusat: “Kami di daerah masih percaya kepada Ketua Umum DPN PPWI di Jakarta akan bersikap adil dan terbuka, karena ini demi gengsi dan marwah PPWI di Indonesia, pada khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.”