Kejari Pohuwato Tahan Kadis DLH SM alias Mitro, Diduga Terlibat Korupsi Anggaran BBM dan Operasional Dinas

SDM PKH KOTA MAKASSAR MENGUCAPKAN SELAMAT JALAN REKAN SEPERJUANGAN IBU HJ. NURAENI, KAMI BERSAKSI BELIAU ORANG BAIK

POHUWATO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato resmi melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato berinisial SM alias Mitro, Kamis (12/11/2026). Pejabat yang bergelar doktor tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya operasional dinas, hingga sejumlah pos anggaran lainnya di lingkungan DLH Kabupaten Pohuwato.

Penahanan dilakukan pada Kamis sore setelah SM menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Kejari Pohuwato. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan kapasitas SM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan DLH Kabupaten Pohuwato.

Pantauan awak media di Kantor Kejari Pohuwato, SM tiba sekitar pukul 09.12 WITA untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Ia menjalani pemeriksaan selama hampir delapan jam di dalam gedung kejaksaan.

Sekitar pukul 17.10 WITA, SM akhirnya keluar dari gedung Kejari Pohuwato dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Ia terlihat dikawal sejumlah petugas kejaksaan menuju mobil tahanan yang telah disiapkan di halaman kantor.

Saat digiring menuju kendaraan, SM memilih tidak memberikan keterangan kepada awak media. Dengan kepala tertunduk, ia berjalan melewati sejumlah wartawan yang berupaya meminta konfirmasi terkait penahanan tersebut.

Dititipkan di Lapas Pohuwato Selama 20 Hari

Setelah menyelesaikan proses administrasi penahanan, SM langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 12 November 2026.

Perkara yang tengah disidik tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran BBM dan biaya operasional dinas. Penyidik juga disebut mendalami dugaan penyimpangan pada pos anggaran pengadaan suku cadang serta pengangkatan sopir di lingkungan DLH Kabupaten Pohuwato.

Penahanan terhadap pimpinan DLH Pohuwato ini menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di instansi tersebut.

Sebelum penahanan dilakukan, Kejari Pohuwato diketahui telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat internal DLH untuk dimintai keterangan terkait pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025.

Mereka di antaranya Kepala Subbagian Keuangan, Bendahara Tahun Anggaran 2025, Ketua Pemeriksa Barang, serta salah satu kepala bidang. Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami tata kelola dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan DLH.

Kerugian Negara dan Konstruksi Perkara Masih Menunggu Penjelasan Kejaksaan

Meski penahanan terhadap SM telah dilakukan, sejumlah substansi penting dalam perkara ini masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Kejari Pohuwato.

Hal tersebut meliputi besaran kerugian keuangan negara, rincian mekanisme dugaan penyimpangan anggaran, aliran penggunaan dana, serta konstruksi perkara yang menjadi dasar penetapan tersangka dan tindakan penahanan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejari Pohuwato belum menyampaikan keterangan resmi kepada awak media mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum menjadi penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara yang sedang ditangani. Terlebih, anggaran yang dipersoalkan merupakan keuangan publik yang semestinya dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Publik juga menantikan penjelasan mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak lain.

Di sisi lain, penanganan perkara ini perlu dikawal secara profesional dan objektif, tanpa membangun kesimpulan sebelum seluruh fakta hukum terungkap melalui proses peradilan.

Asas Praduga Tak Bersalah

Perlu ditegaskan bahwa penetapan tersangka dan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, bukan putusan akhir mengenai kesalahan seseorang.

SM tetap memiliki hak untuk membela diri, memperoleh perlindungan hukum, serta dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kini, masyarakat menantikan transparansi Kejari Pohuwato dalam mengungkap secara terang perkara dugaan korupsi anggaran DLH tersebut, termasuk nilai kerugian negara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyidikan.

Deber27