Hidup Sendiri di Rumah Nyaris Roboh, Ayub Tak Dapat bantuan karena desil 6-10

MINAT PASANG IKLAN DITULISAN INI SEGARA HUBUNGI TEAM MARKETING 🤗🤗🤗

MAKASSAR KLTV INDONESIA-klivetvindonesia.com-Nasib Ayub Ringgong, 59 tahun, warga Jalan Abu Bakar,Lombogo, Lorong 21, RW 002, Kelurahan Bara,baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengundang perhatian.

Seorang diri menempati rumah panggung yang kondisinya memprihatinkan, Ayub justru tercatat dalam kelompok desil 6–10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi tersebut membuatnya tidak termasuk kelompok prioritas penerima bantuan yang ditujukan bagi desil 1–5.

Ironisnya, kondisi rumah Ayub jauh dari kata layak. Tiang-tiang kayu penyangga terlihat reyot, balok melintang tidak lagi simetris, sementara papan lantai telah banyak terkelupas. Beberapa bagian atap bahkan bocor dan terdapat bagian yang sudah tidak tertutup seng.

Untuk masuk ke rumahnya, Ayub harus melewati jalan kecil di samping rumah warga. Rumah panggung miliknya juga tersambung dengan bagian belakang rumah warga lainnya.

Di tengah kondisi tersebut, Ayub mengaku selama ini tidak pernah menerima bantuan. Ia bahkan baru mengetahui adanya sistem pengelompokan berdasarkan desil.

“Dulu saya bekerja sebagai buruh harian. Sejak pandemi COVID-19, kemudian saya kena stroke, saya sudah tidak bisa bekerja lagi,” demikian keluhannya.

Kini, kebutuhan sehari-hari Ayub praktis bergantung pada bantuan dua anak laki-lakinya yang telah berkeluarga. Sementara istrinya telah lama meninggal dunia.

“Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, dari mana pendapatannya?”Ayub menjawab singkat: “Anak-anak.”

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana data sosial ekonomi mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan?

Ayub berharap pemerintah dapat melakukan verifikasi dan pemutakhiran data apabila kondisi ekonominya sudah tidak sesuai dengan data yang tercatat. Ia juga berharap masyarakat yang masuk dalam suatu kelompok desil mendapatkan informasi yang jelas mengenai status tersebut.

Persoalannya bukan sekadar apakah seseorang berada di desil 1–5 atau 6–10, tetapi apakah data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat saat ini.

Kasus Ayub menjadi pengingat bahwa akurasi data sangat menentukan siapa yang mendapatkan akses terhadap program bantuan pemerintah. Ketika kondisi seseorang berubah akibat kehilangan pekerjaan, usia, maupun keterbatasan fisik, pembaruan data menjadi penting agar kebijakan tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Kini pertanyaannya: apakah kondisi Ayub perlu kembali diverifikasi, dan apakah masih ada ruang bagi warga seperti dirinya untuk mengajukan pemutakhiran data sosial ekonomi?