Terindikasi Dugaan Pengerjaan Tidak Sesuai Perencanaan, Limas Akan Sampaikan ke Jakarta

MINAT PASANG IKLAN DITULISAN INI SEGARA HUBUNGI TEAM MARKETING 🤗🤗🤗

Sambas – Pembangunan irigasi Rawa Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat besutan Kementerian dikelola Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak anggaran Rp.22.794.979.000 dimenangkan oleh PT. Anugerah Bayuarya Perkasa diduga dikerjakan tidak sesuai spek.

Dokumentasi maupun keterangan di lapangan menemukan dugaan besi tulangan ada menggunakan ukuran 8mm sementara tim media mendapatkan informasi seharusnya bangunan menggunakan besi 10mm.

Selain itu ukuran lebar irigasi rawa juga terlihat tidak merata hal ini juga diterangkan oleh salah satu pekerja yang tak mau namanya disebut saat dilakukan konfirmasi dilapangan beberapa waktu lalu,” lebar Irigasi Rawa bervariasi, ada yang lebar 6m, ada 4m, ada yang Lebar 2,5m ungkapnya.

Dana puluhan miliar yang bertujuan untuk melancarkan dan meningkatkan penghasilan petani, terindikasi dugaan telah di markup yang teroganisir dari awal karena kondisi bangunan yang terkesan asal asalan.

Dikutip dari berbagai sumber yang beredar, pihak terkait telah menyampaikan bahwa anggaran telah di adendum, dengan dalih telah menerima aspirasi masyarakat yang tidak mau menebang pohon kelapanya sehingga dinding penahan irigasi bolong memberi ruang untuk batang.

Hal ini tentu menjadi analisa oleh pengontrol sosial terkait perencanaan awal hingga ditetapkannya lokasi bangunan yang diakui mendapatkan aspirasi masyarakat untuk merubah gambar maupun volume sehingga terjadi adendum harga untuk membiarkan pohon kelapa.

Permasalahan ini tentu tidak akan sampai disini, ketua Limas, Syafarahman C.IJ., C.PW., C.PS., C.ILJ., Menyampaikan akan terus mengumpulkan data dan akan menyampaikan ke Kementerian maupun pihak Berwenang di Jakarta untuk memastikan kegiatan telah sesuai perencanaan ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan media ini belum dapat terhubung ke para pihak untuk dikonfirmasi dan membuka ruang klarifikasi maupun hak jawab sesuai undang-undang pers.