KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com— Mengikuti materi “Pengendalian Administratif Tenaga Pendamping Profesional oleh Tim TAPM Provinsi Sulawesi Selatan ( Drs. H. Abd. Rahman, MM., Ir. Muh. Nasir & Moderator H. Andi Jamaluddin). Penyampaian progres , kendala dan permasalahan realisasi kegiatan Non Sarpras dan Non Sarpras Monev DD 2023. Umpan balik kepada masing-masing pengampu data sarpras dan non sarpras. Penyampaian progres pencairan dan penyaluran dana desa 2023 dan perkembangan dan permasalahan BUM Desa oleh Drs. H. Abd. Rahman, MM TAPM Provinsi Sulawesi Selatan. Drs. H. Abd. Rahman menghimbau agar membuat Time Schedul terkait penyelesaian masalah BUM Desa seperti; pemeringkatan dan pendaftaran Badan Hukum BUM Desa. Selanjutnya Nasra Hasse (Korprov) memberikan wejangan dan motivasi diri kepada seluruh peserta rapat konsolidasi.
– Mengikuti materi “ Koordinasi Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disampaikan oleh Drs. H. Muh. Shaleh, M.Si – Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan. Kadis PMD Sulawesi Selatan menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa 2024 diantaranya terkait penanganan miskin ekstrem maksimal 25%, Ketahanan Pangan Minimal 20%, dan operasional pemerintah desa maksimal 3%. Kurang lebih 52% dipergunakan untuk kegiatan lain sesuai kewenangan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sisi lain Kadis PMD Sul-Sel menyi8nggung soal pembangunan Desa Wisata agar terus ditingkatkan. Bantuan keuangan daerah juga sudah dikucurkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk penanganan stunting. Mendorong produk-produk UKM dengan memberikan bantuan untuk mendorong peningkatan sektor-sektor UKM yang ada di desa. Pengentasan desa sangat tertinggal didorong dan diintervensi untuk bisa mempercepat Indeks Desa membangun. Meningkat semangat gotong royong dan kolaborasi. Melakukan pengkajian keadaan desa, potensi desa. Harapan Kadis PMD Sul-Sel keberadaan TPP di desa bisa mendorong semangat wirausaha yang ada di desa supaya desa-desa kita mempunyai usaha sendiri berdasarkan potensinya, termasuk pengembangan Desa Wisata. Pengelolaan hasil perkebunan juga perlu ditingkatkan. Kadis PMD Sul-Sel sangat mengharapkan ide dan gagasan dari TPP dalam pembangunan desa. Dalam sesi ini dilakukan Tanya jawab dan sharing pendapat dengan peserta.
– Sesi Tanya-jawab. Drs. H. Muh. Shaleh, M.Si juga menjelaskan tentang anggaran kinerja yang diberikan kepada desa mandiri yang tahapan pencairannya juga dipermudah menjadi 2 tahapan. Dalam sesi ini ada sesi sharing pendapat, Input dan Tanya jawab.
– Mengikuti materi “Arah Kebijakan Perencanaan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakir, dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Mengawali dengan penyampaian progress Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Renstra Bappelitbangda Tahun 2024 – 2026 akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Bappelitbangda sepanjang tahun tersebut. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Bappelitbangda perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappelitbangda. Dr. Muhammad Zakir menyampaikan program SDGs Desa dan sasaran potensi ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Poin-poin penting lainnya yang disampaikan antara lain adalah langkah strategis pembangunan perdesaan di Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan piliham kebijakan yang strategis dalam meningkatkan kemajuan wilayah desa di Sulawesi Selatan. Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah Provinsi dalam fasilitasi percepatan pembangunan perdesaan melalui bantuan keuangan desa.
Pukul 15:30-17:30 Wita)
▪ Konsolidasi Internal dipandu oleh Kordinator Provinsi dan TAPM Provinsi Sulawesi Selatan.
– Istirahat (Pukul 17:30 – 20:00 Wita).
Pukul 20:00 – 22:00 – Arahan dan Penutupan oleh Moch. Faishal Yusuf, S.Pd.I., M.Si, Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah VI. Dalam arahannya diawali dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam 2 tahun ini banyak kekurangan dan kehilafan kami lakukan sebagai manusia biasa tak luput dari kekurangan dan kekhilafan dalam hal pelayanan, dan semoga di tahun 2024 ini pelayanan semakin baik dan maksimal. Harapan dan dukungan juga sangat diharapkan dari Tim Pendamping Profesional. Dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping tentunya kita membawa marwah yang besar Kementerian Desa PDTT yang membawahi 75 Desa di Indonesia menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Dalam melaksanakan tugas kita maka sebagai bentuk rasa syukur dan bangga kita tentunya setiap ada rapat dengar pendapat dengan DPR, karena power kita lemah kita selalu dipandang sebelah oleh para anggota dewan yang terhormat yang tidak mendukung adanya program pendampingan pemberdayaan masyarakat desa yang menganggap bahwa ini tidak ada gunanya sehingga diusulkan untuk dihapuskan saja program ini. Moch. Faishal Yusuf, S.Pd.I., M.Si menghimbau tetap bekerja dengan baik dan maksimal. Beliau juga menjelaskan eksistensi terkait Surat Perjanjian Kerja TPP tahun anggaran 2024 dan mekanisme dan proses penggajian TPP tahun 2024 begitu pula dengan mekanisme pembayaran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Moch. Faishal Yusuf, S.Pd.I., M.Si juga menyinggung soal capaian Daily Report Pendamping (DRP) per tanggal 31 Januari 2024, sehingga mempermudah HRD untuk melakukan kroscek jika terdapat kekurangan untuk diperbaiki. Tidak ada rekom susulan jika terjadi keterlambatan. Himbauan melakukan koordinasi secara berjenjang. Saling melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, tidak mendahului tugas dan wewenang jenjang di atas kita. Begitu pula dengan PPK tidak mendahului tugas Korprov.
Berangkat dari Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros menuju Aerotel Smile Makassar Jl. Muchtar Lutfi No.38, Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Melakukan Check In Hotel dalam rangka pelaksanaan Rapat Konsolidasi penguatan pendampingan desa Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
– Mengikuti Acara Pembukaan Rapat Konsolidasi penguatan pendampingan desa Provinsi Sulawesi Selatan. Acara diawali dengan pebukaan dan pembacaan Susunan Acara oleh protokol, dilanjutkan dengan menyanyikan bersama Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh panitia dan Pembacaan Doa. Selanjutnya penyampaian laporan penyelenggaraan oleh Moch. Faishal Yusuf, S.Pd.I., M.Si Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah VI). Arahan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Pusat ASN BPSDM Bapak Dr. H. Yusra, M.Pd. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain adalah ; Kepmendesa 143 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita dan akan terus dilakukan evaluasi pendampingan. Pengawalan dana desa. Menjelaskan tentang eksistensi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Tim Pendamping Profesional. Memberikan motivasi kerja berdasarkan sejarah, budaya dan karakter orang Sulawesi selatan. Fokus terhadap tugas dan fungsi sebagai TPP, tidak usah dihiraukan hal-hal yang tidak penting. Dr. H. Yusra, M.Pd mengatakan pentingnya informasi dan komunikasi. Tim Pendamping Profesional diperhitungkan secara nasional.
Selanjutnya sambutan singkat oleh Widyawati Senior manajer PT Bank mandiri Sulawesi Selatan. Dilanjutkan dengan kuis berhadiah dan pengundian door price oleh panitia yang disponsori oleh Bank Mandiri Cabang Makassar.
