SUMENEP, KLivetvindonesia.com — Lebih dari tiga bulan sejak pengungkapan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jalan Arya Wiraraja, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Polres Sumenep belum menetapkan satu pun tersangka. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai transparansi dan ketegasan penegakan hukum, sekaligus menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Kapolres Sumenep yang baru.
Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di Kabupaten Sumenep hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Lebih dari tiga bulan pasca penangkapan dua unit mobil pikap bermuatan puluhan jeriken solar bersubsidi pada Kamis (6/11/2025) dini hari, proses hukum belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Ketiadaan tersangka hingga saat ini dinilai mencederai rasa keadilan publik. Dalam perspektif penegakan hukum, penemuan barang bukti dalam jumlah besar semestinya diikuti dengan kejelasan status hukum para pihak yang diamankan serta pengembangan perkara terhadap kemungkinan jaringan distribusi yang lebih luas.
Namun, hingga kini, Polres Sumenep belum menyampaikan penjelasan resmi terkait hasil pemeriksaan, konstruksi perkara, maupun arah penyidikan. Minimnya informasi ini memicu spekulasi dan memperlebar jarak kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Sejumlah warga menilai praktik penyalahgunaan BBM subsidi bukan fenomena baru di Sumenep dan sulit dilakukan secara individual. Mereka meyakini adanya jaringan distribusi terorganisasi yang melibatkan lebih dari satu aktor.
“Di masyarakat berkembang dugaan bahwa proses hukum terhambat oleh kepentingan tertentu. Ini memang masih asumsi, tetapi muncul karena kasusnya tidak bergerak,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tokoh masyarakat lainnya menegaskan pentingnya transparansi sebagai prasyarat utama menjaga legitimasi institusi kepolisian. Ia mendorong aparat membuka informasi secara proporsional agar tidak menimbulkan asumsi liar di ruang publik.
Hingga berita ini diturunkan, Polres Sumenep belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penyidikan. Situasi ini dinilai semakin mempertegas krisis kepercayaan publik, terutama di tengah sorotan nasional terhadap kinerja aparat penegak hukum.
Sejumlah elemen masyarakat menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi apabila tidak ada kepastian hukum dalam waktu dekat. Mereka menuntut transparansi, kepastian status hukum, serta komitmen nyata dalam pemberantasan mafia BBM subsidi.
Di sisi lain, publik kini menaruh harapan pada Kapolres Sumenep yang baru untuk menunjukkan kepemimpinan tegas dan berintegritas. Penanganan kasus ini dipandang sebagai indikator awal apakah supremasi hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. (MJ)
