KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com– Merujuk pada hasil audit investigasi inspektorat Ende,Tahun 2025 ditemukan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukkannya sebesar 7 miliar,Khusus pada kegiatan perjalanan Dinas untuk konsultasi dan koordinasi.
Sehubungan dengan temuan tersebut , pihak oknum anggota DPRD kabupaten Ende yang diduga telah mengguna dana tersebut sepertinya tidak trima dengan sejumlah alasan yang bervarihasi,Mulai dari dokumen palsu,Hingga
kriminilisasi sampai pengkerdilan terhadap lembaga DPRD Ende dan lain sebagainya.
Melihat keadaan yang demikian,Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda , SH .MH dengan segala kerendahan hatinya dan niat baik- nya sebagai orang nomor satu di Ende,Dia berharap kepada oknum anggota DPRD Ende yang telah menggunakan dana tersebut diharapkan untuk dikembalikan dengan limit waktu 60 hari,dengan dasar pertimbangan karena uang itu uang negara ,Bersumber dari hasil rakyat Membayar pajak,Tidak mungkin didiamkan Saja..
Cara itu rupanya oknum anggota DPRD Ende yang menggunakan dana tersebut sepertinya belum bisa trima , namun mereka terus melakukan perlawan dengan berbagai statement disejumlah media untuk meyakinkan masyarakat bahwa Perjalanan Dinas mereka sudah sesuai dengan regulasi .
Menurut Salah Seorang Praktisi hukum yang dapat dipercaya dalam komentarnya ; bahwa dugaan penyalahangunaan dana tersebut jika inspektorat telah menemukan bukti yang kuat tentang penyalah gunaan anggaran sesuai dengan hasil Auditnya maka Aparat Penegak Hukum ( APH ) Perlu mengambil alih kasus tersebut untuk melakukan penyelidik lebih lanjut .
Sejumlah warga masyarakat Ende yang dihubungi By Phone Senada Berpendapat bawah Persoalan Yang Melibatkan kedua lembaga tersebut sesegera mungkin diambil alih oleh APH, Sehingga Siapa Yang Benar dan Siapa Yg Salah Dapat Terungkap dan dibuktikan dimeja persidangan Pengadilan Tipikor.Sehingga Roda Pemerintahan Kabupaten Ende Dapat Berjalan Normal.
