MAKASSAR – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com-— Program pembebasan iuran sampah bagi 49.209 Kepala Keluarga (KK) warga miskin yang digulirkan Pemerintah Kota Makassar mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Pakar Pendidikan Lingkungan Universitas Negeri Makassar (UNM), Dr. Salma Samputri, S.Pd., M.Pd., menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk penguatan literasi ekologi masyarakat.
Menurut dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNM itu, kebijakan iuran sampah gratis mencerminkan kepekaan pemerintah daerah terhadap keadilan sosial dan ekologis, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin beserta jajaran, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Program ini bukan sekadar meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga membuka peluang besar untuk membangun kesadaran lingkungan dari tingkat paling dasar,” ujar Dr. Salma dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1/2025).
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan dari dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga lingkungan.
“Program ini harus menjadi momentum mengubah paradigma masyarakat, dari sekadar konsumen layanan kebersihan menjadi pelaku perubahan. Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga,” tegasnya.
Sebagai bentuk kontribusi akademik, Dr. Salma menawarkan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar melalui program pendampingan berbasis edukasi berkelanjutan bertajuk Sekolah Lapang Lingkungan. Program ini dirancang untuk dilaksanakan langsung di komunitas penerima manfaat dengan pendekatan partisipatif.
“Kami siap mendampingi masyarakat melalui pembelajaran berbasis praktik, mulai dari pemilahan sampah rumah tangga, pengomposan, pengelolaan bank sampah, hingga pengembangan produk daur ulang bernilai ekonomi,” jelasnya.
Program pendampingan tersebut juga mencakup pelatihan kader lingkungan di tingkat RT/RW, pelibatan sekolah sebagai agen perubahan, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak perubahan perilaku masyarakat.
Dr. Salma berharap sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat menjadikan kebijakan iuran sampah gratis sebagai tonggak penting dalam membangun masyarakat Makassar yang lebih berdaya, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan secara ekologis.
