Majannang, Maros — Pemerintah Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 pada Sabtu, 27 Desember 2025, di Kantor Desa Majannang.
Musdes ini dihadiri oleh PJ Kepala Desa Majannang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, para kepala dusun, ketua RT, kader desa, serta perwakilan tokoh pemuda.
Pelaksanaan Musdes di hari libur menjadi perhatian tersendiri. Langkah tersebut dinilai sebagai momentum yang jarang dilakukan oleh pemerintah desa lain, namun menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa Majannang dalam mempercepat pembahasan dan penetapan APBDes 2026 agar program pembangunan dapat berjalan tepat waktu.
PJ Kepala Desa Majannang,Syamsir,S.s dalam sambutannya menegaskan bahwa percepatan pembahasan anggaran merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Musyawarah ini kami laksanakan meskipun di hari libur sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah desa. Kami ingin perencanaan anggaran tahun 2026 dibahas lebih awal, matang, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar PJ Kepala Desa Majannang.
Ia juga menegaskan keterbukaan pemerintah desa terhadap kritik dan masukan dari seluruh elemen masyarakat.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Kritik dan saran menjadi bahan evaluasi agar APBDes yang disusun lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Sementara itu, pendamping desa Ahmad yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Desa Majannang yang dinilai progresif dan patut menjadi contoh.
“Tidak semua desa mau dan mampu melaksanakan musyawarah penetapan APBDes di hari libur. Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa Majannang dalam percepatan tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai regulasi,” ungkap Ahmad.
Ia juga menekankan bahwa percepatan pembahasan APBDes akan berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program desa di tahun anggaran berikutnya.
Dalam forum musyawarah tersebut, salah satu tokoh pemuda, EnhaL, berkesempatan menyampaikan masukan dan kritik konstruktif terkait transparansi, penetapan skala prioritas, serta kualitas pelayanan pemerintahan desa. Ia menegaskan bahwa pembahasan APBDes tidak boleh hanya terfokus pada perencanaan pembangunan fisik semata, namun juga harus memberikan perhatian serius terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Perencanaan pembangunan itu penting, tetapi pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah desa harus memastikan pelayanan berjalan maksimal, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” tegas EnhaL.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Transparansi harus dimulai dari awal. Masyarakat berhak mengetahui program prioritas apa yang akan dijalankan dan bagaimana implementasinya di lapangan,” tambahnya.
Menurut EnhaL, penetapan program secara prioritas harus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Fokuskan anggaran pada program prioritas yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar pemerataan kegiatan tanpa melihat urgensi dan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Menjelang penutupan, kegiatan Musdes berlangsung secara alot namun kondusif, ditandai dengan agenda sesi tanya jawab serta diskusi bebas antara peserta dan pemerintah desa. Forum tersebut menjadi ruang keterbukaan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan usulan secara langsung dalam suasana dialog yang terbuka dan partisipatif.
Musyawarah desa kemudian ditutup dengan harapan agar seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan dan penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026 Desa Majannang.
Enal/Iman
