PANGKEP-KLTV INDONESIA
klivetvindonesia.com,Pangkep — Di tengah semangat transparansi dan keterbukaan informasi publik, sejumlah awak media lokal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mengeluhkan masih seringnya mereka “dibekalangkan” dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan Rabu, 21 Oktober 2025.
Fenomena ini bukan hal baru. Beberapa jurnalis lokal menilai bahwa perhatian terhadap media daerah belum seimbang dibandingkan dengan media nasional maupun media besar dari luar kabupaten. Dalam berbagai kesempatan peliputan, wartawan lokal kerap tidak diundang, tidak diberikan akses dokumentasi, atau bahkan tidak memperoleh informasi yang sama dengan media lain.
“Sebenarnya kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin diperlakukan setara, karena kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Pangkep,” ungkap salah satu jurnalis lokal yang enggan disebut namanya.
Padahal, media lokal berperan besar dalam menyebarkan informasi yang dekat dengan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, sosial, dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan hingga desa. Media lokal sering kali menjadi sumber utama informasi bagi warga yang tidak terjangkau oleh media besar.
Beberapa pengamat menilai, ketimpangan ini muncul karena kurangnya pemahaman sebagian pihak tentang pentingnya keberadaan media lokal sebagai pilar informasi dan mitra strategis pemerintah daerah. Selain itu, sistem komunikasi dan koordinasi antar lembaga juga dinilai belum berjalan efektif.
“Pemerintah daerah seharusnya memberi ruang dan perlakuan yang adil kepada semua media, baik lokal maupun nasional. Karena tugas pers adalah menyampaikan kebenaran dan mengedukasi masyarakat. Jika media lokal diabaikan, maka informasi di tingkat bawah tidak akan tersampaikan secara utuh,” kata salah satu pegiat media di Pangkep.
Namun, dari pihak pemerintah daerah, sejumlah pejabat humas menegaskan bahwa tidak ada niat untuk membeda-bedakan media. Menurut mereka, mekanisme peliputan seringkali bergantung pada jadwal, kapasitas ruangan, atau teknis kegiatan, bukan karena pilih kasih.
“Kami tetap membuka ruang kerja sama dan komunikasi dengan semua media, termasuk media lokal. Kalau ada yang belum terakomodasi, itu murni karena keterbatasan teknis, bukan karena kami tidak menghargai,” ujar salah satu pejabat Humas Pemkab Pangkep saat dimintai tanggapan oleh KLTV Indonesia.
Pihak pemerintah juga mengakui bahwa ke depan perlu dilakukan evaluasi sistem informasi dan publikasi, agar seluruh media di daerah dapat memperoleh akses yang sama. Termasuk rencana membangun forum komunikasi antara Pemkab, Humas instansi vertikal, dan perwakilan media lokal guna memperkuat sinergi dan transparansi publik.
Para insan pers berharap agar langkah tersebut benar-benar direalisasikan, sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi jurnalis dan wujud komitmen bersama dalam membangun daerah yang informatif, terbuka, dan inklusif.
Media lokal sendiri, dengan segala keterbatasannya, terus berupaya menjaga independensi, profesionalisme, dan semangat menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebab bagi mereka, menjadi wartawan di daerah bukan sekadar profesi, tetapi juga panggilan untuk mengabdi pada kebenaran dan kemajuan Pangkep.
