MAKASSAR – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com-— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat sejatinya menjadi salah satu langkah strategis dalam melindungi generasi muda dari ancaman anemia, stunting, dan gizi buruk. Namun di lapangan, implementasi program ini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Bahkan, kasus keracunan makanan yang menimpa guru dan siswa di salah satu daerah di Kalimantan baru-baru ini kembali memunculkan tanda tanya besar mengenai sistem pengelolaan MBG.
Hanif Aji Muslim, S.Pd., M.Pd., seorang pemerhati pendidikan di Makassar, menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah evaluasi menyeluruh. Menurutnya, program MBG sangat baik secara konsep, tetapi pelaksanaannya harus memastikan keamanan pangan dan kualitas gizi yang benar-benar terjaga.
“Perlu kita ketahui bahwa MBG itu adalah program nasional yang sangat baik untuk generasi kita, namun sampai saat ini persoalan MBG kian berdampak keracunan. Hal ini harus menjadi peringatan bersama,” ungkap Hanif saat ditemui tim KLTV Indonesia, Kamis (25/9/2025).
Ia menambahkan, pengawasan harus lebih ketat terutama terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab langsung, termasuk Kepala SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) dan para ahli gizi yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG. Transparansi dan akuntabilitas, kata Hanif, mutlak dibutuhkan agar program tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi siswa.
Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi bukan sekadar insiden biasa, melainkan sinyal adanya kelemahan sistem pengelolaan makanan di lapangan. Jika tidak segera ditangani, hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap program MBG yang sebenarnya sangat mulia.
Hanif juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Ia berharap agar evaluasi menyeluruh tidak hanya dilakukan di daerah yang terdampak kasus, tetapi juga di seluruh wilayah agar potensi masalah serupa bisa dicegah sejak dini.
Tak hanya itu, Hanif juga mengeluarkan pesan tegas kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh dapur MBG di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
“BGN harus mengevaluasi semua dapur, mulai dari standar luasan dapur, standar peralatan, hingga kapasitas memasak. Jangan sampai dapur dengan porsi 3.000–4.000 makanan hanya menggunakan peralatan seadanya. BGN jangan hanya mengejar target melayani penerima manfaat, tetapi juga harus betul-betul memperhatikan standar kualitas yang layak,” tegas Hanif.
Di sisi lain, Hanif tetap mengapresiasi niat baik pemerintah dalam menghadirkan MBG sebagai solusi atas masalah gizi di Indonesia. Ia menilai, jika program ini dikelola dengan profesional, transparan, dan sesuai standar kesehatan, maka MBG bisa menjadi tonggak penting dalam menyiapkan generasi emas 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Hanif pun menutup pernyataannya dengan harapan agar suara kritis ini bisa menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah pusat maupun daerah.
“Salam hormat saya, mari kita kawal bersama program ini agar benar-benar membawa manfaat, bukan mudarat,” pungkasnya.
*TIM – HAM
