KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com– Percakapan seputar korupsi diruang lingkup masyarakat kadangkala sering kita dengar terutama pada warga masyarakat yang kritis berpikir seputar masalah yang dihadapi bangsa yaitu korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat .
Karena menurut penilaian mereka , Korupsi itu masih dianggap masalah besar di negeri ini, kalau penyakit ibarat seperti penyakit yang sudah kronis yang susah di sembuhkan karena telah menggerogoli sendi – sendi kehidupan manusia.
Akibat dari hal itu, dampaknya sangat terasa oleh masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah karena mereka merasa tertekan, ketika mereka akan melaksanakan kewajiban-nya untuk membayar pajak karena mengalami kesulitan dana . Sementara kasus penyalahgunaan anggaran masih kerap terdengar.
Indonesia sejatinya adalah negeri yang kaya raya . Produksi nikel, batu bara, kelapa sawit, hingga gas alam menempatkan Indonesia dalam jajaran negara penghasil utama dunia. Data menunjukkan, nikel Indonesia mencapai jutaan ton per tahun dan sawit menyentuh lebih dari 45 juta ton. Sumber daya melimpah ini seharusnya bisa menjadi modal besar untuk kesejahteraan rakyat.
Namun, kenyataan tidak demikian tapi menimbulkan pertanyaan besar yang muncul: mengapa dengan kekayaan sebesar itu, masih banyak rakyat Indonesia yang tingkat kesejahteran- nya rendah. Di daerah pembangunan dan layanan publik di beberapa daerah masih ada yang tertinggal? Akibat dari hal itu masyarakat sering mengaitkan dengan masalah kebocoran anggaran dan tata kelola yang belum sepenuhnya transparan.
Kebijakan fiskal dan aturan perpajakan juga menjadi sorotan. Misalnya, aturan baru mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan layanan pembelian BBM menimbulkan reaksi beragam. Sebagian masyarakat menilai kebijakan ini membebani, terutama bagi mereka yang sedang berjuang di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Situasi ini menciptakan kesan bahwa yang kuat semakin leluasa, sementara kelompok kecil makin rentan”.
Namun, tentu tidak semua gelap. Upaya pemberantasan korupsi terus berjalan melalui lembaga penegak hukum dan reformasi birokrasi. Sejumlah kasus besar berhasil diungkap, dan itu menjadi sinyal bahwa perlawanan terhadap praktik curang masih berlangsung. Perubahan memang tidak instan, tetapi langkah-langkah ini penting untuk menjaga optimisme.
Opini publik perlu diarahkan pada semangat positif. Alih-alih pasrah, masyarakat bisa terus mendorong agar pengelolaan kekayaan alam dilakukan secara transparan, adil, dan berkelanjutan. Keterlibatan publik melalui pengawasan, partisipasi dalam kebijakan, hingga dukungan pada transparansi anggaran, menjadi salah satu kunci agar bangsa ini benar-benar maju.
Jadi, apakah Indonesia sudah bersih dari korupsi? Jawabannya mungkin belum. Tetapi harapan itu tidak boleh padam. Dengan kerja bersama antara pemerintah, penegak hukum, media, dan masyarakat, arah menuju Indonesia yang lebih bersih dan sejahtera tetap terbuka lebar.
*Frans kato
