PANGKEP-KLTV INDONESIA
klivetvindonesia.com,PANGKEP — Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Pangkep melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Forum dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangkep” ini berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati pada Kamis (25/9/2025).
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep, Hj. Suriani, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang terpadu, cepat, dan tepat sasaran.
“Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, diperlukan pengelolaan secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, hingga pihak swasta dalam satu tempat, yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP),” jelasnya.
Ia menambahkan, forum komunikasi masyarakat ini telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2023 dan kini memasuki tahun ketiga. Tujuannya tidak lain untuk menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan serta ekspektasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan, sekaligus meminimalisir dampak kebijakan yang berpotensi merugikan publik.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah evaluasi bagi Pemkab Pangkep karena setiap tahun Kementerian PAN-RB melakukan penilaian terhadap kinerja MPP di seluruh Indonesia.
Namun, meski telah berjalan sejak diluncurkan pada tahun 2022, MPP Pangkep masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, masih ada instansi yang belum aktif membuka layanan di MPP, penerapan tanda tangan digital yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengisi survei kepuasan layanan online, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur serta sarana prasarana pendukung. Dari sisi inovasi, Suriani menekankan perlunya pengembangan ide-ide baru, sementara standar pelayanan dan SOP antarinstansi di MPP masih perlu ditingkatkan agar lebih terintegrasi.
“Kita ingin pelayanan publik di Pangkep bisa lebih cepat, mudah, terjangkau, serta tetap memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Layanan Perizinan DPMPTSP, Hamzah, menuturkan bahwa DPMPTSP sebagai pengelola MPP saat ini telah menyediakan 17 loket dengan 130 jenis layanan publik.
“Sejak launching tahun 2022, Alhamdulillah MPP Pangkep sudah melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat. Forum ini menjadi ajang evaluasi dan wadah menerima saran untuk peningkatan layanan ke depan,” ucapnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah masukan dari peserta disampaikan, salah satunya mengenai perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, khususnya yang ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Masukan tersebut akan menjadi rekomendasi penting bagi Pemkab Pangkep dalam merumuskan langkah perbaikan layanan MPP di masa mendatang.
Melalui forum ini, Pemkab Pangkep berharap keberadaan Mal Pelayanan Publik benar-benar menjadi pusat layanan terpadu yang tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga menjadi simbol hadirnya pemerintah yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
