575 Kades di Sulbar Terima Insentif Rp1 Juta, Tidak Semua Dapat Jatah

DEWAN PENGURUS PUSAT LASKAR 99 BAWAKARAENG Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Ibu Aliyah Mustika Ilham Wakil Wali Kota Makassar yang ke-57 Tahun -30 Maret 2026-

MAMUJU -;SULBAR – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan insentif bulanan kepada 575 Kepala Desa (Kades) sebagai bentuk dukungan terhadap peran strategis desa dalam pembangunan daerah. Insentif ini berasal dari kebijakan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yang menyasar peningkatan kesejahteraan aparatur desa.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar, Yakub F Solon, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (27/4/2025).

> “Masing-masing Kepala Desa akan menerima insentif sebesar Rp1 juta per bulan selama lima bulan di tahun 2025,” kata Yakub.

Namun tidak semua kepala desa di Sulbar mendapat jatah insentif. Dari ratusan desa yang tersebar di enam kabupaten, hanya 575 Kades yang terdata sebagai penerima bantuan. Penyaluran insentif dijadwalkan mulai pertengahan tahun ini, antara Juni atau Juli 2025, tergantung rampungnya proses administrasi dan teknis penyaluran.

Selain kepala desa, insentif juga diberikan kepada aparat desa, namun hanya bagi Sekretaris Desa dan Kepala Seksi (Kasi). Yakub menyebut, total terdapat sekitar 2.300 aparat desa yang akan menerima bantuan ini, dengan nominal Rp500 ribu per bulan.

> “Yang dapat hanya Sekretaris dan Kasi. Jumlah aparat desa yang akan menerima sekitar 2.300 orang,” tambahnya.

Pemprov Sulbar Kucurkan Dana Rp8,5 Miliar

Untuk menyukseskan program ini, Pemerintah Provinsi Sulbar mengalokasikan dana sebesar Rp2,8 miliar untuk insentif Kepala Desa, dan Rp5,7 miliar untuk aparat desa. Total anggaran mencapai Rp8,5 miliar yang bersumber dari belanja daerah tahun anggaran 2025.

Yakub menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan desa sebagai pilar utama.

> “Program ini adalah bentuk komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah,” tegasnya.

Meski menuai apresiasi dari banyak pihak, pembatasan jumlah penerima juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Beberapa pemerhati desa dan tokoh masyarakat berharap Pemprov Sulbar bisa melakukan evaluasi agar ke depan program ini dapat mencakup seluruh aparat desa yang aktif dan berkontribusi besar di lapangan.

* Muh Bahaudin

Informasi: bukan lagi bagian dari KLTV