PANGKEP- KLTV INDONESIA
klivetvindonesia.com, Pangkep – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan kepulauan menerima kelompok aksi unjuk rasa Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA) di ruang sidang DPRD lantai 2, pada seni 20 Januari 2025.
Pengunjuk rasa Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Pangkep yang dipimpin Jendral Lapangan Ardan Aidin Siriwa yang diterima anggota DPRD Lutfi Hanafi dari Komisi 2, Umar Haya, Muktar Sali Komisi 3, Abd Rauf Komisi 1.
DPRD Pangkep sendiri menghadirkan Direktur RSUD Batara Siang Marlina Made, Perwakilan Dinas PUTR M Taufik, Kepala Dinas Perpustakaan Muhidin R, Kepala Bapelitbangda M Takbir beserta jajaran Dinas terkait masing-masing.
Unjuk rasa dilakukan berkaitan dengan adanya isu polemik dan beberapa indikasi dugaan korupsi di kabupaten Pangkep pada pembangunan RS Batara siang, pembangunan menara jam kota, rehab pagar kantor Bupati pembangunan layanan perpustakaan.
Usai diterima DPRD dan berdialog korlap grip jaya Ardan mengatakan segala sesuatu ada prosedurnya, setelah kita lakukan aksi unjuk rasa pada hari ini karena nanti kami juga akan ke tingkat selanjutnya, kami akan laporkan di APH terkait indikasi-indikasi yang kami duga ada penyimpanan negara, kami akan laporkan di APH untuk bagaimana caranya menemukan hukum yang saya ambil-ambilnya di Pangkep
“Saya sangat antusiasi dan mengapresiasi ada pak Haji (H. Lutfi Hanafi; red) dan juga beberapa anggota lainnya karena sangat membuka ruang untuk kita semua, ini untuk mencari kebaikan-kebaikan di balik tuntutan kami pada hari ini,” ucapnya.
Sedangkan disampaikan Lutfi Hanafi, tadi GRIB sudah mempertanyakan, tetapi dari itu semua sudah melalui mekanisme persetujuan DPRD untuk apa terkait pemda dan sebagainya, dan itu atas dasar usulan dari pemerintah Daerah seperti yang disampaikan tadi oleh pak Imam bahwa masing-masing OPD ini ada skala prioritas, Dinas ini mau bangun jam oke silakan dengan beberapa pertimbangan juga dia ada yang dilaksanakan oleh OPD dan tidak melalui mekanisme penetapan APBD maka itu sebuah pelanggaran karena segala sesuatu, mulai dari proses lelangnya sampai dengan kenapa proyek fisiknya terlambat.
“Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan dari PPK-nya dan juga dari panita lelangnya kan sudah jelas, saya sudah bilang tadi kalaupun menurut kita ada hal yang tidak beres, insya Allah itu kan akan melalui prosesnya pastilah akan mereka-mereka ini merasa kegiatan ini kan pasti dipilih oleh BPK, akan dia audit, kalau ada hasil audit ini yang saya kira tidak silaturahmi yang ada maka pastilah akan dilakukan teguran-teguran dan paling tidak itu harus melalui proses,” tambahnya.sesuatu, mulai dari proses lelangnya sampai,” katanya.
Sesuai rencana GRIB Jaya hari ini sebelum diterima di DPRD Pangkep ini adalah titik aksi di Kejaksaan Negeri Pangkep dan Polres Pangkep.
