Oleh: Frans Kato, Wartawan Senior /
OPINI – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com– Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) semestinya menjadi ruang evaluasi jujur atas kondisi pers nasional, khususnya di daerah. Namun realitas yang dihadapi media lokal independen hari ini justru menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan.
Di tengah semangat kebebasan pers, media lokal perlahan terdesak oleh menguatnya media dan kanal publikasi milik pemerintah.
Media lokal independen sejak awal berdiri menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai kontrol sosial. Media hadir untuk mengawasi kekuasaan, menyampaikan kritik konstruktif, serta mengartikulasikan suara masyarakat secara berimbang.
Sementara itu, media pemerintah secara struktural berfungsi sebagai sarana diseminasi kebijakan, program, dan capaian kinerja pemerintah. Perbedaan fungsi ini bersifat prinsipil dan tidak dapat disamakan.
Masalah muncul ketika pemerintah tidak lagi menempatkan media lokal sebagai mitra strategis, melainkan lebih mengandalkan media internal beserta jaringan link publikasi resminya.
Akibatnya, arus informasi publik menjadi satu arah dan terkonsentrasi. Dalam konteks ini, muncul persepsi yang sulit dibantah bahwa anggaran publikasi pemerintah cenderung berputar di lingkaran internal, sehingga media pemerintah relatif mudah bertahan dan berkembang dengan dukungan anggaran negara.
Sebaliknya, media lokal yang tidak memperoleh kerja sama harus berjuang keras di tengah keterbatasan sumber daya dan tekanan ekonomi. Padahal, media lokal memiliki keunggulan yang tidak dimiliki media pemerintah, yakni kedekatan dengan realitas sosial masyarakat dan pemahaman mendalam atas persoalan daerah.
Ketika media lokal dilemahkan, yang tergerus bukan hanya industri pers, tetapi juga fungsi kontrol sosial dan kualitas demokrasi lokal.
Perlu ditegaskan, media pemerintah tidak dapat menggantikan peran media independen. Informasi resmi memang penting, namun demokrasi membutuhkan keberimbangan, kritik, dan keberagaman perspektif.
Ketergantungan berlebihan pada media internal pemerintah berisiko menciptakan ruang informasi yang homogen dan minim koreksi.
Momentum Hari Pers Nasional seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk menata ulang pola komunikasi publik.
Kemitraan yang adil, transparan, dan proporsional dengan media lokal independen bukan sekadar soal pemerataan anggaran, tetapi bentuk penghormatan terhadap prinsip pers yang merdeka. Pemerintah yang kuat tidak lahir dari minim kritik, melainkan dari keterbukaan terhadap pengawasan publik.
Pers yang sehat hanya dapat tumbuh dalam ekosistem yang adil. Ketika media lokal diberi ruang hidup dan kesempatan yang setara, maka kepercayaan publik akan meningkat, demokrasi lokal menguat, dan pemerintahan berjalan lebih akuntabel. Inilah makna sejati Hari Pers Nasional yang perlu dijaga—bukan hanya dirayakan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata.
