MAKASSAR – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com– Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar dengan ini menyatakan penolakan keras dan terbuka atas rencana kedatangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, ke Kota Makassar dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI.
Penolakan ini adalah sikap politik masyarakat sipil terhadap semakin telanjangnya praktik politik dinasti, politik privilese, dan normalisasi kekuasaan yang mencederai akal sehat demokrasi. Kehadiran Kaesang tidak berdiri di ruang hampa, melainkan lahir dari situasi demokrasi yang mengalami kemunduran serius—di mana kekuasaan diwariskan, kritik dilemahkan, dan etika publik dikorbankan.
Makassar sebagai kota perjuangan menolak dijadikan ruang legitimasi kekuasaan yang lahir dari ketimpangan dan relasi elitis. Demokrasi tidak dibangun dari popularitas nama, tetapi dari keberpihakan nyata pada rakyat, penegakan hukum yang adil, serta penghormatan terhadap prinsip kesetaraan warga negara.
Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Makassar menegaskan bahwa penolakan ini bukan serangan personal, melainkan perlawanan terhadap struktur politik yang cacat secara etik dan moral demokrasi.
“Kami menolak politik yang lahir dari keistimewaan, bukan dari proses yang adil. Makassar tidak boleh dibungkam oleh simbol kekuasaan yang miskin keberpihakan pada rakyat,” tegas Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Makassar.
Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, LKBHMI Cabang Makassar menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa secara terbuka, damai, dan terorganisir sebagai sarana menyampaikan kritik. Aksi ini adalah ekspresi sah demokrasi, bukan ancaman, dan bukan tindakan anarkis.
TUNTUTAN LKBHMI CABANG MAKASSAR:
1. Tolak kedatangan Kaesang Pangarep di Makassar sebagai simbol penolakan terhadap normalisasi politik dinasti.
2. Menolak Rakernas PSI di Makassar yang dinilai hanya menjadi panggung pencitraan kekuasaan, bukan agenda kerakyatan.
3.Hentikan normalisasi kekuasaan berbasis privilese yang merusak etika dan keadilan politik.
Kami menegaskan, diam adalah bentuk pembiaran, dan pembiaran adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Oleh karena itu, LKBHMI Cabang Makassar akan terus berdiri di garis kritis, menjaga nurani publik, dan melawan segala bentuk politik yang merendahkan kedaulatan rakyat.
Makassar menolak tunduk.
Demokrasi tidak diwariskan, tetapi diperjuangkan.
