MAKASSAR – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com-— Perbincangan hangat seputar retribusi sampah ramai dibahas dalam sebuah grup WhatsApp warga Makassar. Diskusi tersebut mencuat setelah seorang warga mengungkapkan keluhannya terkait tagihan retribusi sampah yang diterimanya sejak Juni hingga Desember, meski sebelumnya beredar informasi mengenai program sampah gratis dari Pemerintah Kota Makassar.
Dalam percakapan grup itu, seorang ibu rumah tangga menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai program sampah gratis yang pernah disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Menurutnya, setelah wali kota terpilih, program tersebut justru dibatasi dalam kategori tertentu, yakni pelanggan listrik PLN 450 kWh, yang disebut hanya mencakup hanya minim persen warga Makassar.
Ungkapan kekecewaan itu dituliskan dengan nada bercampur sindiran. “Yang ditunggu gratisan, eh malah tagihan yang nongol buaaanyak lagi dari bulan Juli sampai Desember. Entah siapa yang harus disalahkan,” tulis warga tersebut dalam pesan yang kemudian memancing respons beragam dari anggota grup lainnya.
Sejumlah warga lain membenarkan keluhan tersebut. Salah satu balasan menyebut, “Betul sekali, yang ditunggu gratisan malah pembayarannya numpuk kayak sampah.” Komentar itu memperkuat kesan bahwa kebijakan retribusi sampah dinilai belum tersosialisasi secara jelas dan menyeluruh kepada masyarakat.
Tak hanya bernada serius, sebagian warga juga menanggapi dengan candaan. Ada yang menyebut kategori “gratis” hanya berlaku bagi rumah yang memiliki tong sampah kosong di depan rumahnya. Candaan tersebut disertai stiker dan emoji, menandakan diskusi berlangsung santai namun sarat kritik.
Di sisi lain, beberapa anggota grup mencoba memberi penjelasan. Salah satu warga menuliskan bahwa biasanya jika pembayaran sudah lewat tiga bulan, statusnya dianggap kedaluwarsa (expired), dan hal itu bukan sepenuhnya kesalahan konsumen. Pendapat ini kemudian mendapat dukungan dari warga lain dalam bentuk persetujuan dan stiker.
Ramainya perbincangan ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kebijakan publik, khususnya yang menyentuh kebutuhan sehari-hari seperti pengelolaan sampah. Warga berharap adanya kejelasan informasi terkait siapa yang berhak menerima fasilitas sampah gratis, bagaimana mekanisme penerapannya, serta solusi atas tagihan yang menumpuk.
Diskusi di ruang digital tersebut menjadi cerminan aspirasi warga yang berharap pemerintah kota dapat melakukan evaluasi dan sosialisasi lebih transparan. Dengan komunikasi yang jelas dan kebijakan yang tepat sasaran, masyarakat berharap program pengelolaan sampah di Makassar benar-benar memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh lapisan warga.
*FRANS KATO
