TAKALAR – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com – Gelombang protes masyarakat kembali mengguncang Kabupaten Takalar. Seorang oknum anggota DPRD Takalar dari Fraksi Gerindra berinisial IDR diduga terlibat kasus penipuan terhadap warga. Desakan agar Badan Kehormatan (BK) DPRD segera memanggil dan memeriksa sang legislator kini semakin menguat.
Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Takalar Menggugat berlangsung pada Rabu (17/09/2025) sore, tepat di depan Mapolres Takalar, Kecamatan Pattallassang. Massa aksi yang menamakan diri sebagai korban penipuan itu menuntut agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh wakil rakyat tersebut.
“Kami minta kepolisian segera memanggil dan memeriksa oknum dewan itu. Dia dipilih rakyat, tapi malah menyakiti rakyat dengan cara-cara tidak terpuji,” tegas salah satu jenderal lapangan aksi yang enggan disebut namanya saat diwawancarai Tim KLTV Indonesia.
Menurut pengunjuk rasa, dugaan penipuan yang dilakukan IDR tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga merusak citra lembaga DPRD sebagai wakil rakyat. Mereka menilai perbuatan itu sama sekali tidak layak dicontoh oleh seorang pejabat publik, apalagi berasal dari partai besar yang menaungi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk bernada keras. Salah satunya bertuliskan: “Turunkan Anggota DPRD dari Partai Gerindra yang Menipu Rakyat.” Ada pula tuntutan yang mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk menindak tegas, serta imbauan kepada Polres dan Kejaksaan agar mempercepat penanganan kasus yang diduga melibatkan oknum legislator tersebut.
Selain meminta tindakan hukum, massa juga menuntut pertanggungjawaban politik. Mereka mendesak DPC Partai Gerindra Kabupaten Takalar untuk bersikap tegas dengan memberikan sanksi organisasi. “Kami menuntut partai tempat IDR bernaung tidak melindungi kader bermasalah. Hak-hak rakyat yang dirugikan harus dikembalikan,” ujar koordinator aksi.
Desakan ini menurut mereka penting, sebab keberadaan wakil rakyat semestinya menjadi pengayom, bukan malah menjadi sumber masalah. Jika dibiarkan, kasus ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan partai politik di daerah.
Badan Kehormatan DPRD Takalar sendiri dikabarkan sudah menerima laporan resmi terkait dugaan kasus ini. Beberapa anggota BK menyatakan akan menindaklanjuti dan memanggil IDR untuk dimintai klarifikasi. Sementara itu, pihak kepolisian masih menunggu laporan lengkap dari masyarakat untuk memproses dugaan penipuan tersebut sesuai aturan hukum.
Aksi Aliansi Takalar Menggugat ini mendapat perhatian luas. Masyarakat berharap kasus ini menjadi momentum bagi DPRD Takalar untuk membersihkan nama lembaga, sekaligus memberi contoh bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk seorang wakil rakyat.
