PANGKEP-KLTV INDONESIA klivetvindonesia.com,PANGKEP – Kisah memilukan datang dari seorang tenaga honorer Satpol PP Kabupaten Pangkep bernama Faisal, yang telah mengabdikan diri lebih dari dua dekade namun kini harus menerima kenyataan pahit. Ia mengaku belum diberi kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, meski rekam jejak pengabdiannya sangat panjang yaitu 20 tahun .
Faisal menceritakan bahwa dirinya mulai bertugas sebagai Satpol PP sejak era almarhum Bupati A. Saprudin Nur, tepatnya tahun 2005. “Saya sudah mengenakan seragam Satpol PP sejak 2005, bahkan pernah mengikuti pendidikan di Lantamal tahun 2008. Pengabdian saya tidak pernah terputus hingga tahun 2025 ini,” ungkapnya
Namun, di tengah harapan besar untuk bisa diangkat sebagai PPPK, ia justru merasa terzalimi. Faisal mengaku tidak diberikan kesempatan melengkapi dokumen administrasi untuk mengikuti seleksi. “Saya hanya ingin keadilan, karena saya sudah 20 tahun mengabdi. Maka saya berharap pemerintah daerah , BKN , dan Bapak Presiden Prabowo bisa mendengar jeritan hati ini ,” tambahnya dengan suara bergetar.
Informasi yang dihimpun, ada lebih dari 400 tenaga honorer di berbagai OPD yang ada di kabupaten Pangkep, termasuk Honorer Satpol PP dan Honorer Rumah sakit yang mengalami nasib serupa. Banyak di antara mereka kehilangan pekerjaan setelah SK tidak diperpanjang, sementara pintu menuju status pegawai tetap melalui jalur PPPK juga tertutup.
Situasi ini menuai perhatian dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komnas Waspan RI, Komisi Pengawas Aparatur Negara, Drs. Shaffry Sjamsuddin. Ia menilai kisah Faisal adalah potret nyata ketidakadilan birokrasi. “Cerita Faizal seakan menyayat hati. Kami berharap pemerintah pusat dan daerah segera menanggapi kondisi yang memprihatinkan ini,” tegasnya kepada media KLTV INDONESIA.
Menurut Shaffry, tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun seharusnya diprioritaskan dalam seleksi PPPK. “Pengabdian panjang adalah bentuk loyalitas. Jika itu diabaikan, maka semangat mereka hancur. Negara seharusnya hadir memberi keadilan,” tambahnya.
Faisal sendiri hanya bisa berharap agar jeritan hatinya sampai ke telinga Presiden Prabowo. Baginya, 20 tahun mengenakan seragam Satpol PP bukan sekadar pekerjaan, tetapi bentuk pengabdian dan cinta terhadap daerah. “Saya hanya ingin dihargai, bukan dipinggirkan,” tutupnya.
Kasus Faisal menjadi pengingat betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen aparatur negara. Publik kini menanti apakah pemerintah daerah hingga pusat akan memberi solusi nyata bagi ratusan honorer yang telah lama mengabdi, namun merasa tak diberi kesempatan.
