MAKASSAR – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com-– Suasana depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (28/8/2025) siang mendadak dipenuhi lautan massa. Ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sulsel turun ke jalan menuntut perbaikan nasib.
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Taufik, S.M., M.Si, yang juga dikenal sebagai Ketua Partai Buruh. Dengan jumlah massa sekitar 100 orang, para buruh mengusung isu utama berupa desakan kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen serta penghapusan sistem kerja outsourcing.
Tidak hanya FSPMI, aksi kali ini juga diikuti berbagai elemen serikat pekerja dan organisasi, di antaranya FSBPI, KPBI, SP AMT, Jarnas Indo, Komite Politik Nasional, Forwa Makassar, Partai Buruh, hingga PSBM. Kehadiran beragam kelompok ini menambah gaung perjuangan yang disuarakan di tengah panasnya terik siang.
Dengan pengeras suara, orasi dilakukan secara bergantian dari atas mobil komando. Massa juga membentangkan spanduk tuntutan, mengibarkan bendera federasi, dan membagikan selebaran kepada masyarakat sekitar. Suasana kian riuh, namun tetap berjalan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dan personel Koramil 10 Panakkukang.
Dalam tuntutannya, buruh menekankan enam poin penting, di antaranya penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan dengan menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, penghapusan pajak pesangon dan THR, serta revisi RUU Pemilu menuju sistem yang lebih adil pada 2029. Mereka juga mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep Omnibus Law serta RUU Perampasan Aset sebagai langkah serius memberantas korupsi.
Sekitar pukul 13.10 WITA, perwakilan massa aksi diterima langsung oleh anggota DPRD Sulsel dari Komisi E, Mahmud (Partai NasDem). Dalam pertemuan singkat, Mahmud menyampaikan apresiasinya atas penyampaian aspirasi buruh. Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut akan ditampung dan diteruskan ke pimpinan, seraya mengingatkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan sudah menyatakan permintaan buruh akan dibahas melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dan Dewan Pengupahan Nasional.
Aksi berjalan dinamis sejak dimulai pukul 12.17 WITA. Setelah berorasi di depan DPRD, massa melanjutkan aksi menuju kantor BPJS Kesehatan sekitar pukul 12.45 WITA untuk kembali menyampaikan aspirasi. Gelombang suara tuntutan tetap menggema, namun berlangsung dalam suasana aman terkendali.
Menjelang pukul 13.55 WITA, aksi ditutup dengan damai. Massa perlahan membubarkan diri dengan tertib dan aman, meninggalkan pesan kuat bahwa perjuangan buruh Sulsel masih akan terus berlanjut.
Aksi ini menjadi cermin semakin menguatnya konsolidasi serikat pekerja di Sulsel. Dengan bergabungnya berbagai organisasi, gelombang perjuangan mereka seakan menegaskan bahwa isu perburuhan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah menuju 2026.
*Tim
