Opini : FRANS Kato
KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com– Sebagian orangtua siswa yang kritis sepertinya mereka kesal ketika dihadapkan pada persoalan klasik diawal tahun ajaran dimana mereka diwajibkan membeli buku pelajaran dari sekolah.
Akibat dari hal itu muncul sejumlah pertanyaan , apakah hal ini memang wajib? Apakah dibenarkan “sekolah memaksa siswa membeli buku”, padahal negara telah mengalokasikan Dana BOS untuk kebutuhan pembelajaran?
Pertanyaan ini bukan pertanyaan retoris yang tidak perlu butuh jawaban tapi harus butuh jawaban yang pasti sehingga mereka tidak menuding lembaga pendidikan , ini dan itu .
Karena Fungsi Dana BOS: Sudah Jelas untuk Siapa? dan Untuk Apa?
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dari pemerintah pusat untuk menunjang kegiatan operasional sekolah, termasuk pengadaan buku pelajaran, alat tulis, fotokopi bahan ajar, dan perlengkapan belajar lainnya. Artinya, tidak perlu buku pelajaran dibebankan kepada siswa, karena sekolah telah mendapatkan dana untuk keperluan itu.
Dana BOS juga mencakup:
Penyediaan buku teks wajib untuk siswa dan guru
Perawatan fasilitas belajar
Pembayaran internet dan listrik, jadi tidak ada lagi alasan siswa menanggung internet dan Listrik sehingga Lampu Ruang belajar harus tetap terang.
Honor guru non-PNS dan tenaga kebersihan
Kegiatan ekstrakurikuler, ujian, serta langganan platform digital
Dengan kata lain, tidak ada alasan kuat bagi sekolah untuk mewajibkan pembelian buku, apalagi dari penerbit tertentu yang justru menimbulkan dugaan akan mendapat komersialisasi pendidikan.
dan jika sekolah masih memaksakan pembelian buku, ini bukan hanya bertentangan dengan semangat Pendidikan Gratis 12 Tahun, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan inklusivitas. Buku memang penting, tapi yang lebih penting adalah akses merata bagi semua siswa, bukan hanya yang mampu membayar.
Padahal, pemerintah sudah menyediakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dapat diunduh dan dicetak secara mandiri oleh sekolah. Maka, jika buku pelajaran sudah bisa didapat gratis, mengapa masih ada siswa yang dibebani pembelian buku?
Maka Solusi tepat yakni Gunakan Dana BOS Sesuai Fungsi, Optimalkan Perpustakaan Sekolah
Sekolah seharusnya:
Menyediakan buku pelajaran dari Dana BOS, minimal satu eksemplar per siswa
Mengaktifkan sistem pinjam-pakai buku seperti zaman dahulu
Mengoptimalkan perpustakaan sebagai sumber belajar
Memfasilitasi akses ke buku digital lewat perangkat sekolah atau laboratorium komputer
Selain itu, komite sekolah dan orang tua siswa harus dilibatkan dalam pengawasan penggunaan Dana BOS agar lebih transparan.
Kesimpulan: Membeli Buku Bukan Wajib, Melainkan Pilihan
Dalam sistem pendidikan yang adil dan merata, tidak seharusnya akses ke ilmu pengetahuan bergantung pada isi dompet orang tua.
Buku pelajaran memang penting, tapi mewajibkan siswa membelinya ketika ada dana BOS yang bisa digunakan adalah praktik yang tidak sejalan dengan semangat pendidikan nasional.
Jika pendidikan adalah hak, maka buku pelajaran adalah bagian dari hak itu — bukan komoditas yang dijual ke murid sendiri.
Mengakhiri dari tulisan artikel ini ada pesan yang mau disampaikan bahwa besaran dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) persiswa tahun 2025 bervariasi tergantung pada jenis sekolah dan jenjang pendidikan . untuk tingkat PAUD , SD , dan SMP , perkiraan nominalnya adalah RP 600.000 , RP 940.000 , dan RP 1.160.000 per siswa pertahun , lalu untuk apa lagi diberi beban kepada siswa untuk beli buku ?
