KLTV INDONESIA.COM
Mamuju SULBAR — Pemerintah Pusat menegaskan komitmennya untuk menjadikan Sulawesi Barat sebagai daerah prioritas pengembangan transmigrasi dalam mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, saat menghadiri pembukaan Retreat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang berlangsung di Korem 142 Tatag, Mamuju, Kamis (18/7/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Iftitah menyampaikan bahwa transmigrasi bukan lagi sekadar program pemindahan penduduk, tetapi menjadi strategi pembangunan terpadu untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru.
> “Kami melihat Sulawesi Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat transmigrasi modern. Ini bukan hanya tentang membuka lahan, tapi tentang membangun kawasan ekonomi baru yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tegas M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Retreat ini dihadiri seluruh jajaran pemerintah provinsi, bupati se-Sulbar, serta unsur Forkopimda dan perwakilan kementerian. Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk menyatukan visi pembangunan daerah, sekaligus menyiapkan langkah konkret menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam pernyataannya menggarisbawahi bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengakselerasi pembangunan.
> “Kemiskinan dan ketimpangan wilayah adalah tantangan utama kami. Melalui Retreat ini, kami ingin mendorong percepatan pembangunan nasional dari pinggiran, serta menarik kembali investasi, termasuk dari program transmigrasi yang kini makin relevan,” ujar Gubernur Suhardi.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Menteri Transmigrasi memberi semangat baru dan menunjukkan bahwa Sulbar tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, tetapi sebagai bagian strategis dari peta pembangunan nasional.
Retreat ini juga membahas strategi pengembangan wilayah berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur pedesaan, serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. Program unggulan diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi berbasis sektor pertanian, perikanan, dan UMKM lokal.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat akan memperkuat perencanaan terpadu, termasuk menyiapkan skema insentif untuk investor dan kolaborasi antardaerah guna mendukung keberhasilan program transmigrasi.
