JENEPONTO – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com-– Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto kembali digelar pada Jumat, 4 Juli 2025, pukul 15.00 WITA. Agenda penting ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Jeneponto, Kecamatan Binamu, hadir pula Anggota DPRD Jeneponto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nur Ibnu, yang menyuarakan aspirasi dan harapan besar bagi kemajuan masyarakat di Daerah Pemilihannya, khususnya wilayah Bangkala Barat.
“Kami hadir bukan hanya sebagai formalitas, tapi benar-benar ingin memastikan bahwa arah anggaran tahun 2024 ini bisa berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di dapil saya,” tegas Nur Ibnu dalam wawancara usai rapat.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bangkala Barat adalah salah satu prioritas penting yang harus diakomodasi dalam kebijakan APBD. Ia menyoroti perlunya peningkatan program pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
“Kami di DPRD punya tanggung jawab besar memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, apalagi untuk masyarakat Bangkala yang selama ini sangat berharap ada perubahan nyata,” tambahnya.
Nur Ibnu juga menyampaikan bahwa keikutsertaan para anggota dewan dalam rapat paripurna seperti ini merupakan wujud kepedulian terhadap masa depan daerah, bukan sekadar menjalankan kewajiban formal. Ia berharap, perjuangan anggota DPRD dari Fraksi PAN bisa terus mengalirkan aspirasi dan program-program strategis ke wilayah-wilayah yang selama ini belum maksimal tersentuh pembangunan.
“Kami ingin masyarakat Bangkala bisa merasakan langsung hasil kerja nyata ini. Rapat paripurna bukan sekadar forum diskusi, tapi menjadi langkah awal perubahan yang dirancang demi kesejahteraan rakyat,” ucapnya menutup pernyataan.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari proses pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Partisipasi aktif para wakil rakyat dalam forum ini diharapkan membawa dampak positif bagi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jeneponto.
Penulis: Ikbal Nakku
