Makassar Kembali Raih WTP untuk Kesembilan Kalinya, Wali Kota Appi: Bukan Sekadar Prestasi, tapi Komitmen Tata Kelola Bersih

 

MAKASSAR

-Klivetvindonesia.com- 27 Mei 2025 – Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan pencapaian membanggakan di bidang pengelolaan keuangan. Untuk ke-9 kalinya sejak tahun 2015, Pemkot Makassar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin SH, yang akrab disapa Appi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga integritas keuangan daerah.

“Opini WTP ini bukan sekadar prestasi, tapi bukti bahwa tata kelola keuangan kita dijalankan dengan tertib, transparan, dan sinergis. Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen kota untuk membangun Makassar yang lebih baik dan akuntabel,” ungkap Appi dalam keterangannya di Balai Kota, Selasa (27/5).

Dalam sambutannya, Appi menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan indikator bahwa sistem berjalan dengan benar. “Yang utama adalah bagaimana kita menjaga proses agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Apresiasi khusus juga disampaikan kepada BPK Perwakilan Sulsel, DPRD Makassar, serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terus berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Kolaborasi ini adalah kunci dari capaian kita bersama. Tanpa kerja sama dan integritas, pencapaian ini tidak akan mungkin diraih secara konsisten,” tambahnya.

Pemkot Makassar menargetkan agar tata kelola keuangan yang baik tidak hanya menjadi proyek tahunan untuk meraih opini, tetapi menjadi budaya dalam setiap lini pemerintahan. “Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutup Appi.

Dengan pencapaian ini, Makassar kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kota di Indonesia yang konsisten menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *