JAKARTA – KLTV INDONESIA
–klivetvindonesia.com-– 10 April 2025 Kementerian Transmigrasi bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) menegaskan komitmennya bahwa investasi di Pulau Rempang tak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Dalam rapat daring yang menghubungkan Jakarta dan Batam, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menekankan pentingnya perlindungan hak-hak warga di tengah laju investasi.
“Salah satu tugas kami adalah memastikan rencana investasi berjalan tanpa meniadakan hak masyarakat, sehingga mereka juga ikut merasakan manfaat dan kesejahteraan,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, bersama Wakil Wali Kota Li Chandra dan jajaran pimpinan lainnya. Mereka sepakat bahwa pembangunan di kawasan Rempang harus dilakukan secara inklusif, melibatkan masyarakat dan memperhatikan aspek sosial serta kearifan lokal.
Langkah ini diharapkan menjadi titik balik dalam membangun kepercayaan warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.
