MAKASSAR
–Klivetvindonesia.com- Terkait informasi dugaan penyalahgunaan bantuan anggaran dari Kementerian BUMN guna mendukung pelaksanaan kegiatan Uji kompetensi wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Menindaklanjuti informasi tersebut Dewan Kehormatan PWI Pusat telah menggelar rapat, selanjutnya pengurus yang terlibat pengelolaan dana UKW dari BUMN telah diminta penjelasan atau klarifikasinya.
Diketahui, bantuan yang diberikan itu sebanyak 6 milyar, namun yang beredar 2,9 milyar bantuan dari BUMN tersebut diduga tidak sesuai peruntukannya dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo mengatakan, bantuan UKW gratis untuk 30 provinsi, harus disalurkan secara utuh. Tidak ada namanya, cashback, fee atau potongan apapun, karena bantuan ini langsung dari perintah Presiden ke Menteri BUMN
” Saat pengurus PWI bertemu Presiden di istana negara, 7 November 2023, ” ucap Sasongko dikutip dari Suara.com.
Menyikapi hal tersebut, Bidang investigasi DPP LSM Bidik Nasional, Ilham, Rabu (23/4/2024) mengatakan, terkait dugaan penyalahgunaan bantuan anggaran BUMN untuk pelaksanaan UKW ini sangat memprihatinkan, ” ucapnya.
” Pelaksanaan UKW gratis ini sangat membantu untuk mendorong profesionalisme wartawan, meningkatkan kompetensi wartawan, agar menyajikan berita yang akurat dan berimbang khususnya jurnalis yang tergabung dalam organisasi PWI, ” ujar Ilham pengurus DPP LSM Bidik Nasional yang berkedudukan di Makassar.
Lebih lanjut Ilham mengatakan, kalau anggaran tersebut disalahgunakan tidak sesuai peruntukannya, maka oknum terkait yang diduga salahgunakan dana tersebut harus diusut dan bila terbukti, diharapkan DK PWI menjatuhkan sanksi yang maksimal agar ada efek jera, ” pungkasnya.
(*)
