P.siantar.//klivetvindonesia.com –
Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengikuti workshop Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan Manajemen Kontrak TA 2022. Workshop dihadiri Plt Wali Kota P.siantar dr Susanti Dewayani SpA dilaksanakan di Ballroom Hotel Sapadia Pematangsiantar, Rabu (6/7/2022) sekitar pukul 09.00 WIB.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota P.siantar Fidelis Sembiring SSTP MSi dalam laporannya menjelaskan, workshop tersebut diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota P.siantar dilaksanakan selama dua hari, Rabu (6/7/2022) dan Kamis (7/7/2022).
Dasar pelaksanaan kegiatan katanya, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dab Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Sedangkan maksud diadakan workshop ,memberikan pemahaman kepada para PPK di lingkungan Pemko P.siantar menyusun spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan penerapan TKDN, serta manajemen kontrak sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Tujuannya, meningkatnya pemahaman PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK, menyusun HPS, dan mengendalikan kontrak,” sebutnya, seraya menambahkan peserta workshop adalah seluruh PPK di lingkungan Pemko P.siantar.
Narasumber, dr H Fahrurrazi MSi selaku fasilitator LKPP, pemberi keterangan ahli KPK, sekaligus Inspektur Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
Narasumber Dr H Fahrurrazi MSi pada sambutan workshop adalah inisiatif terbaik cara cepat mempelajari peraturan. Tanpa disadari, mungkin bisa jadi ada ribuan pasal yang dipelajari selama dua hari.
Fahrurrazi juga mengapresiasi Plt Wali Kota P.siantar dengan pola pembinaan dilakukan mensukseskan kegiatan-pengadaan barang jasa. Ternyata bagian dari strategi penting mewujudkan pembangunan.
Tak jarang, lanjutnya, di jumlah tempat indikator RPJMD, janji politik, janji kampanye kepala daerah itu ujungnya kandas hanya karena pengadaan barang jasa.
Saya tak sebutkan daerahnya, tapi bisa temukan beberapa kali ada seorang kepala daerah dengan lantangnya saat kampanye menyatakan akan membikin atau membangun sesuatu. Tapi sampai akhir masa jabatannya gagal hanya disebabkan pelaksana pengadaannya nggak paham tentang kontrak, bikin spek, cara pengadaan barang jasa,” tukasnya.
Ia juga menyampaikan tantangan atas pengadaan barang dan jasa. Sebab walaupun sudah diperbaiki sistemnya, tetapi ternyata ada satu yang agak susah untuk ditata, yakni terkait adanya intervensi kewenangan.
Sebagai saksi ahli KPK, kasus pengadaan barang jasa kalau ranking teratas ternyata penyimpangannya adalah intervensi kewenangan. Ayo, ibu dan bapak, pertemuan ini mudah-mudahan jadi momentum perbaikan kita bersama. Hapuslah cerita tentang intervensi kewenangan. Menyusahkan orang yang dititipkan. Mari kita jaga, lindungi Ibu Wali Kota agar selama masa jabatan berjalan mulus, ajaknya.
Sebab sudah cukup banyak tersandung permasalahan hukum karena pengadaan barang jasa.
“Lihat OTT KPK, mayoritas yang tertangkap pekerjaan konstruksi di pengadaan barang jasa. Semoga tidak pernah terjadi kisahnya di Kota P.siantar . Kita dukung program kerja Ibu Wali Kota agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja pembangunan bisa terwujud,” tukasnya.
Dikesempatan ini, Plt Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA mengatakan, tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
Agar tujuan tersebut dapat terlaksana
Penulis : S.sitorus
