kliveindonesia.com Kubu Raya – Penyebrangan antar desa merupakan salah satu program utama pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menunjang perekonomian daerah khususnya kabupaten kubu raya. Penyebrangan parit sarim desa punggur besar salah satu akses penghubung utama ke beberapa desa lain’nya yang berada di kecamatan teluk pak kedai.
Kades Sui Nipah Zainal Abidin menyampaikan harapan serta keluhan utamanya terkait pelayanan penyebrangan parit sarim – sui nipah” Dari segi percepatan layanan mudah- mudahan dinas terkait terutama dinas perhubungan untuk mengutamakan prioritas pelayanan’nya di wilayah kami terkait dengan penyebrangan,
Zainal Abidin berharap pelayanan penyebrangan di wilayah nya betul-betul di kondisikan supaya tidak menguntungkan sebelah pihak sementara merugikan kepentingan masyarakat luas, termasuk di segi pendidikan, perekonomian, pelayanan punya kendala tersendiri di situ” Dalam hal ini kami merasakan berdasarkan aduan serta keluhan dari masyarakat yang kemaren juga pernah di unggah di teluk pakedai informasi terkait tentang pelayanan”.
Zainal berharap” pertama pelayanan di penyebrangan di tentukan jadwalnya sehingga tidak molor, agar dinas-dinas yang mau bekerja melayani masyarakat tidak terlambat” Dari dinas pendidikan umpamanya tenaga gurunya tidak semua dari sini ada dari kota pontianak juga, kami ini ingin anak kami di didik sama guru-gurunya sesuai dengan jadwal tapi keterlambatan’nya di picu di penyebrangan”.
“Menguntungkan sebelah pihak itu maksudnya terutama pengelola penyebrangan sendiri, karena pengelola penyebrangan tidak diatur sesuai dengan peraturan kesepakatan yang menguntungkan masyarakat luas termasuk pelayanan kesehatan, artinya di penyebrangan fery , kami mengharapkan adanya pelabuhan, Keberadaan feri itu tentunya mengutamakan kepentingan masyarakat banyak”.
“Kami sebagai pelaku sosial yang pernah mengalami kendala di situ keterlambatan pelayanan, kami melayani masyarakat yang sakit pakai mobil pribadi pada waktu itu, sekarang ini pakai mobil ambulance tapi ternyata pelayanan nya masih tetap sama begitu tak begitu saja tidak ada prioritas serta merugikan salah satu pihak seperti ini, kami ingin cepat dalam melayani segala hal termasuk kesehatan, orang yang sakit itu kan supaya cepat di tangani”
Kepala dusun arjo binangun Hadiratin juga menjelaskan bahwa” untuk jadwal rute Fery itu dimulai dari jam 07:00 wib pagi sampai jam 17.00 Wib, kalau sekarang yang kita alami itu sekitar 45 menit apalagi kalau di dalam hal angkutan ini mereka tidak ada mobil hanya motor bisa sampai hampir satu jam baru jalan” Kalau ada mobil ambulan dan di dalam fery itu ada mobil lebih dari 2 itu langsung jalan.”
Kalau mobil ambulans itu bawa pasien langsung jalan. kalau ambulans itu kosong dianggap ikut aturan, jadi aturan’nya mobil kosong, misalkan ada pasien yang sakit atau mau bersalin karena posisi fery ada di seberang jadi kami lama menunggu, pihak fery ini lepas tali cuma kadang tidak serta merta kadang kita telpon tidak terangkat” ujarnya
Zainal kembali melanjutkan” Dan lain waktunya selain dari waktu yang di tentukan itukan ada waktu malam terkadang kan pelayanan kesehatan ini tidak mengenal waktu. Jadi waktu malam kami di sini mengalami kendala di perongkosan atau biaya, jadi sebenarnya kami berupaya melayani masyarakat meminimalisir masalah transportasi.
“jadi kita sampai membelikan ambulans dan segala macam katakanlah sampai menganggarkan, terus di penyebrangan tentunya kami kepingin ada prioritas lah kalau untuk orang sakit, jangan sampai kita ini ditekan sehingga ongkos atau biaya itu dianggap nya sama dengan pelaku pengusaha lain umun nya”.
Kalau umum malam itu bisa bervariasi bisa 200 ribu bisa 300 ribu satu mobil, untuk ambulans kadang-kadang juga di mintai seperti itu, kalau kami dimintai prioritas 2 kali lipat tidak masalah, kalau siang itu 65 ribu kalau malam antara 150 ribu itu sudah wajar, ini sering kali.” Bahkan saya sendiri bawa mobil saya pribadi, kalau mobil saya pribadi umumlah tapi melayani masyarakat yang sakit itu sering kali saya membayarnya 250 ribu”.
Kedepan nya ini juga untuk menjadi pertimbangan dinas terkait, dinas perhubungan termasuk ASDP tolong pikirkan kami yang punya wilayah disini, di teluk pakedai ini pintu gerbangnya di sungai nipah yaitu desa kami”. Kami dulu yang mengijinkan itu untuk pelayanan masyarakat kita mohon dulu itu untuk melayani masyarakat mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat.”
“Jadi tolong agar supaya mungkin ada hal-hal yang tidak di ingin kan tanpa sepengetahuan dari dinas terkait utamanya ASDP, tolong anak buah nya ini di bawah bagaimana mekanisme nya, kami ingin ada kejelasan yang pasti tentang pelayanan kesehatan itu saja, kalau yang di bidang umum monggo sajalah silahkan yang terpenting jangan sampai menguntungkan pribadi sehingga menekan masyarakat yang tidak mampu, ujung-ujung nya tidak masuk katagori memacu pertumbuhan ekonomi, utamanya dari segi perdagangan kalau kami di tekan di situ ujung²nya kami menjual produk juga agak mahal” terangnya
Kalau masalah koordinasi dengan pihak terkait ASDP nya waktu itu kami belum menjabat sebagai kepala desa jadi saya belum tau, cuma mungkin dari kepala desa yang lama sudah pernah koordinasi soal itu, maka kami juga ingin kejelasan-kejelasan, masalah penyeberangan bukan hanya feri saja jadi penyebrangan motor tambang perorangan juga kami merasa di situ juga kurang pas di dalam membagi waktu, karena kami sekarang memikul beban amanah masyarakat tentunya kami juga harus mengetahui sampai berapa jauh rute-rutenya itu termasuk waktu jadi sehingga jangan sampai merugikan sebelah pihak”
Jadi sama kita juga mengejar kepentingan masyarakat mereka pengusaha juga kepengen untung tapi janganlah mengorbankan kami dalam melayani masyarakat, dalam hal sisi aturan demi melancarkan masalah pelayanan tentunya harus kita sepakati bersama”. Kita juga mohon dukungan kepada pihak yang terkait disini termasuk muspika, kepala desa-kepala desa se-kecamatan teluk pakedai supaya memperioritaskan masalah pelayanan ini, karena imbasnya semua ke masyarakat kecamatan teluk pakedai.
Zainal juga mengatakan” alasan apa sementara ini kok ferinya di sana, kaitan’nya dengan pelayanan mengutamakan masyarakat teluk pakedai tidak nyambung seharusnya di sini, makanya kami berharap pertimbangan dari dinas yang terkait termasuk pengusaha ASDP supaya ini di pertimbang kan, sampaikan pada kami andai kata ada kendala-kendala mungkin alasan sesuatu yang bisa kami tangani nanti kami bisa bekerja sama untuk membantu itu, mungkin masalah keamanan atau masalah apa nanti bisa kita bicarakan”.
Sekitar tahun 2018 ada satu pasien yang meninggal karena keterlambatan pelayanan, sebelum ada mobil ambulans pakai mobil saya pribadi, pasien kami mengalami kendala pendarahan setelah melahirkan terus kami menunggu terlalu lama di situ sehingganya dalam perjalanan meninggal dalam mobil saya”.
Harapan saya dengan kejadian ini dapat mempercepat pelayanan, prioritaskan serta tingkatkanlah pelayanan nya, dan berikanlah pemahaman serta kesadaran² kepada kru-krunya agar harus siap melayani masyarakat dan tetap juga supaya antusias membantu kepada masyarakat bukan hanya sekedar mencari uang saja” ujarnya
Di tempat yang sama Ibu Yuni selaku Bidan Desa Sungai Nipah juga mengatakan bahwa” Kami bertugas di sini ada 3 orang saya bidan desa nya, ada perawatnya sama ada putri daerah, saya di sini sudah 12 tahun lebih sebagai bidan desa kalau perawatnya baru, dulu sebelum mereka ada hanya saya sendiri yang di sini”,
Kendala yang sering kami hadapi dulu sebelum ada ambulans desa, kami kendalanya dari situ mengenai ambulans desa, biasanya kalau kita merujuk pasien melalui jalan air mau kedarat agak susah, biasanya kami merujuk sebelum ada ambulans desa kadang pakai speed dulu trus menyambung ke kakap, sedangkan dari kakap kami harus mencari ambulans lagi dan kami harus menyewa ambulans luar, akhirnya dengan berjalan’nya waktu melalui musrembang alhamdulillah ambulans desa kami sekarang sudah ada”ujarnya
“Selain itu ada juga kendala lain’nya seperti BPJS disini masih ada warga kita yang 100 persen belum ada BPJS biasa kendalanya dari KK dan KTP, ada yang warga kami orang di sini terus dia menetap di sini kadang-kadang KK dan KTP nya masih belum pecah kami sulitnya dari situ”,
“Sedangkan kalau dari kita kabupaten kubu raya ini kan memang di anjurkan untuk semua nya gratis tidak boleh di pungut biaya, kalau memang tidak ada BPJS itu pakai KTP, sementara masih ada warga kami yang tidak punya KTP, ini lah kesulitan kami”
Kami warga merasa kendala di transportasi feri ini juga menjadi menyulitkan kami, apalagi kadang-kadang pasien kami tidak semua orang mampu, kami merasa serba salah juga nama nya pasien kan butuh bantuan kita sebagai tenaga medis ibaratnya kita mempermudah kan si pasien, sedangkan kami kalau merujuk dari sini mau ke seberang parit sarim kadang-kadang kami di pungut biaya, kadang-kadang ada pasien yang belum ada biaya kami talangkan ongkos feri, biaya yang sakit kan bpjs gratis semua.”
Biasanya kami di mintai biaya 100 ribu, pernah juga saya yang bayar untuk ambulans nyebrang karena feri itu tidak mau nego sama sekali, kalau untuk gratis gak mau sama sekali pihak ferinya, jadi kami kalau pasien memang tidak mampu ya usahalah pakai dana pribadi sendiri itu biasa kami lakukan yang penting nyampai ke rumah sakit, Dalam setahun kami sering membawa pasien sakit melalui penyebrangan untuk bulan ini ada 4 sampai 6 bulan tergantung pasien” terangnya
IRFAN TIAGO USMAN
