Resmi Di Eskakan Dan Di Serah Terimakan Kepada Pengurus YLBH LAYUMI Siap Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat

MINAT PASANG IKLAN DITULISAN INI SEGARA HUBUNGI TEAM MARKETING 🤗🤗🤗

Klivetvindonesia.com. PALEMBANG-Selasa (07/07/2026). Momentum ini menandai dimulainya babak baru bagi organisasi bantuan hukum tersebut dalam memperluas jangkauan layanan dan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan.

Penyerahan Secara simbolis, SK Pengangkatan diserahkan langsung oleh Pembina YLBH LAYUMI, Yuni Oktaria, S.H., kepada Ketua Umum terpilih, M. Kholik Saputra, S.H. Serah terima amanah ini menjadi landasan legalitas dan moral bagi pengurus baru untuk menjalankan tugas-tugas organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga yayasan.

Dalam sambutannya, Yuni Oktaria menekankan pentingnya integritas dan independensi dalam memberikan bantuan hukum. Ia berpesan agar kepengurusan baru dapat menjaga marwah lembaga sebagai garda terdepan dalam membela hak-hak rakyat yang terpinggirkan secara hukum.

“Penyerahan SK ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah amanah besar. Kami berharap pengurus baru dapat bekerja secara profesional, transparan, dan tetap berpihak pada kebenaran serta keadilan,” ujar Yuni.

Sementara itu, Ketua Umum YLBH LAYUMI Sumsel, M. Kholik Saputra, menyatakan kesiapan penuh untuk memimpin organisasi. Ia berkomitmen untuk menjadikan YLBH LAYUMI sebagai lembaga bantuan hukum yang tidak hanya reaktif menangani kasus, tetapi juga proaktif dalam melakukan edukasi hukum dan advokasi kebijakan publik.

“Dengan diterimanya amanah ini, kami bertekad untuk menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kami akan mengedepankan profesionalisme dan pengabdian tulus kepada masyarakat pencari keadilan,” tegas Kholik.

YLBH LAYUMI Sumsel mengusung visi untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, bermartabat, dan berkeadilan sosial. Di bawah kepemimpinan baru, organisasi ini berencana memperkuat jaringan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

Semoga langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh kepengurusan baru ini dapat memberikan dampak nyata bagi perbaikan sistem hukum di Provinsi Sumatera Selatan.

(Tim Redakaksi)