MAKASSAR – KLTV INDONESIA-klivetvindonesia.com-Aksi tegas ditunjukkan Tim Reaksi Cepat (TRC) gabungan TNI Angkatan Laut (TNI AL) Makassar dengan menggagalkan dugaan transaksi dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi secara ilegal di perairan Makassar, Rabu (2026).
Sebuah kapal tanker yang diduga menjadi bagian dari jaringan sindikat berhasil diamankan saat beroperasi mencurigakan di tengah laut.
Penindakan ini dilakukan setelah aparat menerima indikasi adanya aktivitas tidak wajar di wilayah perairan strategis tersebut. Komandan Komando Daerah Militer Angkatan Laut VI (Dankodaeral), Laksamana Muda (Laksda) TNI Andi Abdul Aziz, menjelaskan bahwa kapal tanker tersebut terpantau hanya berputar-putar di tengah laut tanpa tujuan jelas dan diduga sedang menunggu armada lain untuk melakukan transaksi solar subsidi secara ilegal.
“Kami telah memantau pergerakan kapal tersebut selama beberapa waktu. Gerakannya yang tidak wajar, hanya berputar-putar di tengah laut sambil menunggu armada lain, membuat kami curiga dan akhirnya kami melakukan penindakan,” ujar Laksda TNI Andi Abdul Aziz di Makassar.
Menurutnya, operasi ini merupakan bagian dari pengawasan intensif terhadap distribusi BBM bersubsidi yang rawan disalahgunakan.
Aksi ini menjawab pertanyaan publik mengenai bagaimana praktik penyalahgunaan solar subsidi bisa terjadi di laut lepas.
Berdasarkan hasil pemantauan awal, sindikat diduga memanfaatkan jalur laut untuk menghindari pengawasan darat dan memindahkan BBM bersubsidi ke pihak yang tidak berhak. Modus tersebut berpotensi merugikan negara sekaligus mengganggu ketersediaan energi bagi masyarakat kecil yang seharusnya menerima subsidi.
Laksda Andi Abdul Aziz menegaskan bahwa pengawasan dan patroli di wilayah perairan Makassar akan terus ditingkatkan.
“Kami tidak akan membiarkan sindikat BBM ilegal ini terus beroperasi. Upaya penindakan akan dilakukan secara tegas dan berkelanjutan demi menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi yang berhak,” tegasnya.
Hingga kini, TNI AL masih melakukan penyelidikan lanjutan guna mengungkap jaringan sindikat secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai distribusi ilegal tersebut.
Proses hukum akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah cepat dan terukur ini menjadi bukti komitmen aparat dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional.
Penindakan terhadap penyalahgunaan solar subsidi tidak hanya soal hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat dan upaya mencegah kerugian negara yang lebih besar di masa mendatang.
