Dalam Gelar Perkara Polda Kalbar Kuasa Hukum Ungkap Sertifikat PT.BIR Semuanya Palsu

Kltvindonesia.com, Pontianak, Kalbar – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat gelar perkara kasus mafia tanah di Kubu Raya dengan pelapor Lili Santi Hasan di dampingi kuasa hukum Dr. Herman Hofi Munawar bersama Andi Hariadi, S.H pada Senin, (27/5/24)

Dalam gelar perkara ini terungkap temuan adanya pemalsuan surat dokumen akta otentik untuk penerbitkan sertifikat PT. Bumi Indah Raya (BIR). Perkara ini dilaporkan oleh Lili Santi Hasan dengan nomor laporan LP/B/540/XII/2022/SPKT/Polda Kalbar tanggal 22 Desember 2022

kepada awak media Herman Hofi Munawar selaku kuasa hukum Lili Santi Hasan, perjuangan kasus mafia tanah sudah berlangsung lama, mulai dari Tahun 2022 lalu, baru saat ini digelar perkara oleh Krimum Polda Kalbar. Ucapnya

Akhirnya gelar perkara yang sudah lama kita tunggu-tunggu, terlaksana juga di Polda Kalbar terkait kasus sengketa lahan antara Lili Santi Hasan dengan Bumi Indah Raya (BIR), dan gelar ini terakhir untuk penetapan tersangka.” Ujarnya

gelar perkara tadi mengungkapkan persoalan-persoalan kasus hukum yang melibatkan PT. BIR dan Lili Santi Hasan (Korban). Dalam hal ini produk-produk sertifikat yang dimiliki PT. BIR di atas tanah milik Lili Santi Hasan itu semuanya palsu atau abal-abal. Jelas Herman Nofi

Kasus Lili Santi ini, dari hulu sampai hilir bermasalah semua. Oleh karena itu, semua bukti-bukti dan data-data sudah kita paparkan saat gelar perkara tadi, Jadi sudah tidak ada alasan lagi, bagi penyidik Polda Kalbar untuk tidak segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Karena, semua bukti-bukti pemalsuan akta otentik sudah terpenuhi. Tuturnya

Sebagai kuasa Hukum Lili Santi Herman Nofi meminta Polda Kalbar untuk segera menetapkan tersangka, karena persoalannya sangat jelas dan sangat transparan. Siapa yang berbuat? dan berbuat apa?. Kemudian siapa yang ikut serta di dalam penerbitan sertifikat palsu ini, juga bisa dijerat dengan pidana sesuai Undang-undang yang berlaku. Pintanya

Ada beberapa pasal pasal yang terkait dengan pidana cukup banyak sekali. Mulai dari KUHP pasal 51, 52, 266 dan seterusnya itu juga sudah bisa untuk menjerat. Artinya, sudah tidak ada satupun alasan untuk tidak menetapkan sebagai tersangka,” himbuhnya

Herman Hofi yakin, bahwa ” penyidik Polda Kalbar akan tetap berkomitmen dalam penegakan hukum, apabila ada pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan SP3 supaya kasus ini stop atau dihentikan, tidak hanya Lili Santi Hasan yang menjadi korban mafia tanah. Namun, masih banyak lagi korban-korban lainnya dalam satu hamparan tanah sama dengan Lili Santi Hasan, yang diterbitkan sertifikat hak pakai milik PT. BIR.” Tegasnya

Kami pertanyakan kenapa BPN ini sudah berani menyalahi aturan-aturan, sehingga menerbitkan sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh Bumi Indah Raya. Kemudian banyak sekali fakta-fakta yang dipalsukan oleh oknum-oknum yang ada di BPN sehingga munculah sertifikat hak pakai atas nama PT. Jelasnya

Kuasa hukum lili Santi berharap kepada Polda Kalbar agar segera dilakukan penetapan tersangka dan dilakukan proses hukum, dan bagi korban mafia tanah bisa kembali mendapatkan haknya atas tanah yang sudah dikuasai oleh PT. BIR.
Harapnya

Sementara itu kami sudah melapor ke BPN bahwa kasus itu sudah selesai. Tapi hingga detik ini gak bisa balik batas,” sampainya Lulu Nurheni ditempat yang sama depan halaman Krimum Polda Kalbar.

“Tanah tersebut sudah sertifikat hak milik, namun ditimpa Sertifikat hak pakai oleh PT. BIR, artinya tanah tersebut tidak diakui keabsahan dari inkrahnya, dan putusan pengadilan juga diingkari kan begitu. Karena apa, ternyata ditimpa lagi dengan sertifikat hak pakai,” lanjutnya.

Terbitnya sertifikat hak pakai PT. BIR di atas tanah miliknya tersebut tentunya sangat merugikan dirinya sebagai pemilik sertifikat. Maka dari itu, ia bersama dengan para korban mafia tanah bersedia hadir dalam gelar perkara ini untuk mendukung Lili Santi Hasan.

“Jadi, kenapa kami mendukung juga apa yang dilakukan oleh Ibu Lili ini, karena apa? Itu juga merugikan kami semua. Kami ada 11 orang yang dirugikan,” tuturnya

Kasus ini terlalu panjang prosesnya dan melelahkan. Untuk itulah, ia memohon kepada institusi Polri agar bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membela rakyat kecil yang tak punya daya sebagai korban mafia tanah.

“Seperti kami ini, betul-betul pemilik tanah yang sesungguhnya, Dengan dasar kepemilikan tadi kami tidak takut dan akan terus berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah yang dikuasai Bumi Indah Raya,” pungkasnya

(Sri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *